SURABAYA (Global-News.co.id) – Fraksi-fraksi di DPRD Jawa Timur sepakat program bus Trans Jatim sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu DPRD Jatim terus mendorong agar layanan bus Trans Jatim terus diperluas hingga manfaatnya dirasakan masyarakat di seluruh daerah Jawa Timur.
Untuk itu Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menargertkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim memperluas layanan Trans Jatim ke seluruh wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) pada 2028. Untuk merealisasikan target tersebut, Gerindra meminta kepastian peta jalan, jadwal peluncuran, hingga alokasi anggaran setiap koridor.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso, menyampaikan dorongan pihaknya tersebut dalam pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD Jatim 2027, Rabu (11/11/2026). Dalam kesempatan itu Cahyo mengatakan, perluasan layanan Trans Jatim harus menjadi komitmen Pemprov Jatim agar masyarakat di berbagai daerah memperoleh akses transportasi publik yang merata.
“Fraksi mendorong agar pada tahun 2028 layanan Trans Jatim telah beroperasi di setiap Bakorwil, dengan perhatian khusus pada kepastian rencana, jadwal pelaksanaan, dan pendanaan bagi wilayah Bakorwil Bojonegoro,” kata Cahyo.
Menurut dia, pengembangan layanan berbasis Bakorwil harus memperhatikan pemerataan dan keadilan antardaerah. Penentuan koridor serta alokasi anggaran perlu mempertimbangkan kebutuhan perjalanan masyarakat, keterbatasan pilihan angkutan, dan kemudahan menjangkau pusat kegiatan maupun layanan dasar.
“Pemerintah Provinsi perlu memberi kepastian kepada kabupaten dan kota yang selama ini menantikan kehadiran layanan Trans Jatim mengenai kapan dan bagaimana wilayah mereka akan dilayani,” katanya.
Gerindra juga menyoroti tingginya jumlah kendaraan bermotor di Jawa Timur. Berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 yang dikutip dalam pendapat akhir fraksi, jumlah kendaraan bermotor di Jatim mencapai sekitar 26,7 juta unit. Angka tersebut merupakan yang terbesar kedua secara nasional setelah Jawa Barat.
Cahyo menilai kondisi tersebut memperkuat kebutuhan penyediaan transportasi umum yang andal dan terjangkau agar masyarakat memiliki alternatif kendaraan untuk bekerja, bersekolah, mengakses layanan dasar, hingga melakukan perjalanan antardaerah.
Untuk tahap awal, Fraksi Gerindra memberikan penekanan pada tiga koridor prioritas yang ditargetkan beroperasi pada 2027. Pertama, Koridor Pasuruan dengan target peluncuran April 2027. Kedua, Koridor Madiun Raya yang ditargetkan beroperasi pada Oktober 2027 bertepatan dengan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Ketiga, Koridor Jombang-Mojokerto dengan target peluncuran pada November 2027 bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Ketiga koridor tersebut masing-masing membutuhkan anggaran Rp7 miliar, sehingga total kebutuhan yang didorong Fraksi Gerindra mencapai Rp21 miliar dalam APBD Murni 2027.
Khusus Koridor Pasuruan, terdapat alokasi Rp7,8 miliar yang telah disampaikan. Gerindra meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dinas Perhubungan memperjelas cakupan anggaran tersebut, termasuk kebutuhan operasional hingga Desember 2027 sebesar Rp7 miliar.
“Sebagai langkah konkret menuju target 2028, Fraksi meminta agar perluasan layanan Trans Jatim memperoleh kepastian alokasi dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2027,” katanya. (*/fan)