SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih penghargaan Adiwidya 2026 dari Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Indonesia. Penghargaan tingkat nasional tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemkot Surabaya dalam memperluas akses dan
mengembangkan pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Penghargaan itu diserahkan dalam rangkaian Seminar Nasional (Semnas) dan Musyawarah Nasional
(Munas) VI FK PKBM Indonesia di Gedung Sawunggaling, Universitas Negeri Surabaya (Unesa)
Kampus Lidah Wetan, Jumat (6/11/2026). Penghargaan diserahkan oleh Direktur Jenderal PAUD,
Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), Gogot
Suharwoyo.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih atas penghargaan tersebut.
Menurutnya, apresiasi itu tidak hanya ditujukan kepada pemerintah kota, tetapi juga seluruh elemen
masyarakat yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan akses pendidikan bagi
warga.
“Saya matur nuwun (terima kasih), penghargaan itu sejatinya adalah untuk warga Surabaya. Karena
(mengatasi) putus sekolah tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, tapi seluruh
masyarakat Surabaya, seluruh pengusaha yang ada di Kota Surabaya, seluruh orang tua asuh yang
ada di Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri, Rabu (11/11/2026).
Ia menilai, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kekuatan Surabaya dalam menjaga
keberlanjutan program sosial dan pendidikan. Peran orang tua asuh, pengusaha, serta masyarakat
yang peduli terhadap persoalan putus sekolah turut membantu pemerintah memberikan akses
pendidikan kepada warga yang membutuhkan.
“Kenapa Surabaya hari ini masih bisa tegak berdiri ketika masih ada pemotongan terkait dengan TKD
(Transfer ke Daerah), karena hadir pahlawan-pahlawan di Surabaya. Pahlawan-pahlawan orang tua
asuh untuk putus sekolah, orang tua asuh stunting dan lain-lainnya,” ujarnya.
Wali Kota Eri menuturkan, semangat gotong royong dan kepedulian antarsesama menjadi bagian
penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan
Surabaya tidak hanya ditentukan oleh kebijakan kepala daerah maupun pemerintah, tetapi juga
kesadaran masyarakat untuk saling membantu.
“Ini adalah kebanggaan tersendiri saya sebagai wali kota ketika seluruh elemen yang ada di Surabaya
ini mau tolong-menolong dalam hal kebaikan, mau menebar kebaikan. Inilah keberhasilan Kota
Surabaya dengan Kota Pahlawannya,” tuturnya.
Menurutnya, semangat tersebut juga terwujud melalui Kampung Pancasila yang mendorong
keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial, termasuk
pendidikan.
“Selalu saya katakan bukan karena wali kotanya, bukan karena pemerintahnya, tapi
karena warga Surabaya yang sadar dirinya pahlawan yang mau membantu orang lain. Itulah puncak
kesejahteraan Surabaya melalui Kampung Pancasila,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Febrina Kusumawati
menjelaskan, penghargaan Adiwidya 2026 diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah
daerah yang memiliki perhatian dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan nonformal.
“Jadi beliau (Dirjen PNFI) dalam rangka pertemuan (FK PKBM) ke-VI tahun ini, memberikan apresiasi
kepada daerah yang memang konsen terhadap pendidikan nonformal,” ujar Febri.
Menurutnya, salah satu aspek yang menjadi perhatian FK PKBM Indonesia adalah kebijakan
pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melanjutkan
pendidikan melalui program kejar paket A, B, dan C. Program tersebut menjadi alternatif bagi warga
yang mengalami kendala dalam mengakses pendidikan formal.
“Bagaimana kita selalu mempersuasif masalah pendidikan nonformal yaitu warga Surabaya yang
memang bermasalah dengan fasilitas sekolahnya. Misal yang bersangkutan ada did something
happen, akhirnya tidak bisa melanjutkan sekolah,” jelas Febri.
Febri memastikan, Pemkot Surabaya terus mendorong warga yang mengalami kendala dalam
mengakses pendidikan formal agar tetap memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan hingga
jenjang SMA atau sederajat.
“Pak Wali selalu memberikan ruangan (fasilitas) itu kepada kita semua lewat kebijakan-kebijakan
beliau. Salah satunya yaitu melanjutkan sekolah untuk jenjang sampai dengan SMA. Bahkan yang
SMA pun didorong untuk kuliah,” tutur Febri.
Dukungan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya dalam memastikan
masyarakat tetap dapat mengakses pendidikan. Termasuk mendorong warga lulusan SMA untuk
melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.
“Karena memang PNFI kemarin itu memberikan apresiasi kepada kepala daerah dengan segala
kebijakannya terus mendorong masyarakatnya bisa melanjutkan pendidikannya paling tidak sampai
dengan level di SMA,” ujarnya.
Untuk memperluas akses pendidikan kesetaraan, Pemkot Surabaya telah menyediakan 26 lokasi
belajar yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Fasilitas tersebut terdiri atas sembilan lokasi Program
KRISNA (Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat) dan 17 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Sembilan lokasi KRISNA memanfaatkan fasilitas publik yang dekat dengan lingkungan warga, mulai
dari aula kecamatan hingga Balai RW. Sementara itu, PKBM menjadi alternatif layanan pendidikan
nonformal yang dikelola berbasis masyarakat. Melalui fasilitas tersebut, warga dapat mengikuti
program kejar paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA.
Selain KRISNA dan PKBM, masyarakat juga dapat memanfaatkan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
sebagai bagian dari layanan pendidikan nonformal. Penyediaan berbagai fasilitas tersebut
merupakan upaya Pemkot Surabaya mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat yang
belum menuntaskan pendidikan formal.
Febri menambahkan, program Kampung Pancasila juga menjadi salah satu upaya Pemkot Surabaya
memperluas akses pendidikan nonformal. Melalui program tersebut, masyarakat yang belum pernah
menyelesaikan pendidikan hingga SMA, didorong mengikuti pendidikan kesetaraan.
“Nah, di dalam Kampung Pancasila kalau ada warga yang memang belum pernah bersekolah sampai
dengan jenjang SMA tapi usianya udah lewat, itu didorong untuk bisa ikut di dalam kejar paket,”
terangnya.
Ia menegaskan, Pemkot Surabaya berupaya memastikan masyarakat tetap memperoleh kesempatan
pendidikan meskipun menghadapi kendala usia maupun keterbatasan akses sekolah formal.
“Jadi negara hadir. Dan Pemerintah Kota Surabaya memberikan support yang besar untuk itu,” tegasnya.
Warga yang belum memiliki ijazah SMA atau ingin melanjutkan pendidikan dapat berkonsultasi
melalui Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di kelurahan maupun langsung ke Dinas Pendidikan Kota
Surabaya. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan informasi di Balai RW yang kini
didukung kehadiran aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu menjawab kebutuhan dan
pertanyaan warga.
“Warga Surabaya yang hari ini memang belum sampai punya ijazah SMA, tidak bisa meneruskan
sekolah, problem itu mari kita selesaikan semuanya. Bisa datang ke Kasi Kesra Kelurahan atau di
Kantor Dinas Pendidikan,” pungkasnya. (ADV)