SURABAYA (global-news.co.id) – Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, akan membantu menyiapkan sarana prasarana (sarpras) yang diperlukan selama pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 di daerah ini.
“Kami akan maksimalkan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan proses pemilu. Untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu setempat,” kata Walikota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan, Selasa (29/8/2023).
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya kini menjalin koordinasi dengan penyelenggara Pemilu 2024, yakni KPU dan Bawaslu Kota Surabaya untuk mendata sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan.
Menurut dia, Pemkot Surabaya telah membangun sinergi dengan Bawaslu Surabaya dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu, termasuk bantuan sarana prasarana.
Eri optimistis bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 akan jauh lebih baik ketimbang sebelumnya.
“Bawaslu tidak hanya di tingkat kota, tetapi sampai di tingkat kecamatan, maka sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan. Teman-teman di OPD (organisasi perangkat daerah) saya minta untuk cek sehingga pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu bisa jauh lebih baik dalam persiapan ketika masa kampanye sampai masa pencoblosan nanti,” katanya.
Dengan adanya sinergi bersama Bawaslu Kota Surabaya, ia berharap partisipasi masyarakat akan semakin meningkat demi menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.
Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, kata dia, maka Pemilu 2024 akan jauh lebih baik. “Di situlah masyarakat akan percaya kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya nanti usai terpilih,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya Muhammad Agil Akbar menyampaikan pihaknya tengah membangun harmonisasi dengan pemerintah daerah, khususnya untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Peraturan Bawaslu yang baru adalah bagaimana pola hubungan untuk meningkatkan sosialisasi, peningkatan partisipasi, dan membangun jaringan kerjasama yang baik dengan Pemkot Surabaya,” kata Agil.
Menurutnya, tanpa dukungan Pemkot Surabaya, maka Bawaslu Surabaya akan kesulitan dalam proses pengawalan Pemilu 2024.
“Di Surabaya ada 31 kecamatan dengan kondisi yang sangat dinamis, tanpa dukungan pemerintah daerah akan susah. Salah satu jalan yang paling efektif adalah bekerja sama dengan Pemkot Surabaya dan ‘output’-nya adalah pencegahan pelanggaran,” katanya. (pur)