SURABAYA (global-news.co.id) – Walikota Surabaya Eri Cahyadi meminta pengurus Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) bergotong-royong mendata warga miskin di Kota Pahlawan, Jatim.
“Tugas RT/RW dengan LPMK dengan masyarakat adalah menentukan siapa warga dalam RT itu yang membutuhkan, termasuk warga miskin. Karena itu, untuk menentukan warga miskin dalam satu RT, maka harus ada perwakilan RT dan 10 persen dari jumlah warga dengan lurah setempat,” kata Eri Cahyadi.
Cak Eri panggilan lekatnya, mengatakan, kolaborasi antara RT/RW, LPMK, dan warga setempat bisa melakukan penyisiran dan pemetaan terhadap keluarga yang pendapatannya kurang dari Rp5 juta. Sebab, mulai 2023, Pemkot Surabaya akan mengucurkan Rp3 triliun dari APBD Surabaya untuk pemberdayaan UMKM serta belanja barang dan jasa.
Menurut dia, lurah setempat harus memberikan penjelasan mengenai kategori atau klaster warga miskin di Kota Surabaya. “Tidak seperti sekarang yang punya motor atau mobil masuk keluarga miskin. Pantas kah orang ini menerima?” kata dia.
Jika berdasarkan penyisiran dan pemetaan warga miskin tersebut, terdapat keluarga yang sesuai dengan kategori warga miskin, maka akan dimasukkan dalam kategori itu. Untuk itu, lanjut dia, hal ini menjadi koreksi bersama antara masyarakat dengan Pemkot Surabaya.
“Kalau dia punya motor berarti bukan masuk keluarga miskin, tapi mungkin masuk kategori keluarga pra-miskin. Keluarga miskin adalah orang yang meminta penghasilan, karena penghasilan untuk makan saja tidak bisa. Tapi kalau dia penghasilan untuk cicil motor, berarti dia masuk keluarga pra miskin, dia sudah sejahtera tapi masih dalam kategori pra miskin,” ujar dia.
Namun, Cak Eri tidak menampik bahwa masih banyak pemikiran masyarakat bahwa warga bisa mendapat bantuan dari Pemkot Surabaya, jika warga tersebut masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Ini yang harus dibereskan. Kalau dia tidak masuk dalam kategori keluarga miskin, tapi masuk keluarga pra miskin maka bantuan itu harus dapat semuanya,” kata dia.
Lebih lanjut, Cak Eri menjelaskan, berbagai bantuan yang diberikan Pemkot Surabaya memudahkan masyarakat menikmati fasilitas di Kota Pahlawan, di antaranya sekolah gratis tingkat SD dan SMP negeri, serta pemanfaatan pelayanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC) yakni kerja sama Pemkot Surabaya dengan BPJS Kesehatan sebagai komitmen memberikan jaminan kesehatan.
“Sedangkan rumah tidak layak huni (Rutilahu) maka keluarga miskin dulu yang diselesaikan baru keluarga pra miskin. Ini semua harus sadar untuk mengubah mindset (kebiasaan) dengan kekuatan warga yang guyub,” ujar dia. (pur)