PAMEKASAN (global-news.co.id) – Fraksi Bintang Perindo DPRD Pamekasan mempertanyakan tidak tercapainya target PAD Pamekasan dalam tahun anggaran 2022. Karena itu fraksi gabungan wakil rakyat dari Partai Bulan Bintang dan Partai Perindo itu meminta penjelasan dari Pemkab Pamekasan.
Pertanyaan itu disampaikan Hamdi Jibril, juru bicara Fraksi Bintang Perindo, dalam sidang paripurna DPRD Pamekasan, dengan agenda pandangan umum fraksi- fraksi atas penjelasan Bupati Pamekasan tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2022, Senin (12/6/2023).
Hamdi mengungkapkan setelah melalui perhitungan yang rinci target PAD tahun 2022 sebesar Rp 257, 6 Miliar, namun realisasi sebesar Rp 231,9 Miliar. Terdapat selisih kurang sebesar Rp 25,7 Miliar. Tidak tercapainya target tersebut, kata dia, menunjukkan Pemkab masih belum optimal memanfaatkan objek pendapatan atau potensi daerah.
“Padahal PAD ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mohon dijelaskan kendala apa yang dialami sehingga target PAD yang kita hitung sangat rinci itu tidak tercapai. Kendalanya apa saja,” ujarnya.
Fraksi Bintang Perindo juga mengkritisi tentang belanja operasional yang dianggarkan sebesar Rp 1.6 Triliun, namun realisasi sebesar Rp 1.4 triliun, atau ada lebih sebesar Rp Rp 163,6 triliun. Soal ini, kata dia, juga menjadi pertanyaan Fraksi Bintang Perindo. Dia mempertanyakan apakah uang sisa itu masih ada atau tidak.
“Pada tahun 2022 kemarin saldo berjalan terdapat selisih atau kekurangan salah satu dana sebesar Rp 50 Miliar. Tetapi tahun ini masih ada Rp 163 Miliar, nah ini perlu penjelasan. Jadi mohon nanti yang terkait dengan ini disampaikan dengan jelas,” pintanya.
Sementara di belanja modal dianggarkan sebesar Rp 311,2 miliar, namun realisasi sebesar Rp 258,5 miliar atau terdapat sisa lebih sekitar Rp 52,6 miliar. Dari anggaran Rp 311,2 miliar ini, kabupaten Pamekasan masih masuk kategori kecil untuk belanja keperluan, belum mencapai yang diinginkan pemerintah pusat.
“Akan tetapi meskipun kecil total belanja kita, saat angka ini tidak terealisasikan secara keseluruhan, masih ada Rp 52 miliar yang tidak terserap, ini lagi lagi menimbulkan pertanyaan. Apakah uangnya ada atau tidak. Mengapa realisasi anggaran 2022 bahwasannya kita masih mempunyai anggaran Rp 153 miliar di belanja modal,” ungkapnya.
Akibat kondisi itu, kata Hamdi, dari tahun ke tahun banyak infrastruktur sarana prasarana yang tidak tersentuh anggaran. Menjadi sangat ironis, kata dia, itu terjadi karena belanja yang tidak mampu terserap semua. Padahal terealisirnya anggaran diharapkan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
Selain itu, lanjut Hamdi, maksimalnya belanja modal juga diharapkan menjadi factor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam rangka pemanfaatan berbagai sumber daya alam, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. (mas)