SURABAYA (global-news.co.id) – Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya menyatakan kredit lunak dari PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPRSAU) Persoda (Perusahaan Perseroan Daerah) untuk pelaku UMKM perlu disosialisasikan.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, Minggu (6/11/2022), mengatakan, penyertaan modal dari Pemkot Surabaya untuk BPRSAU Persoda dilakukan dua tahap yakni tahap pertama diberikan pada akhir 2022 atau setelah penetapan APBD Surabaya 2023 pada 10 November 2022.
“Sedangkan tahap kedua diberikan pada tahun 2023. Masing-masing senilai Rp10 miliar dan Rp50 miliar,” kata Anas.
Legislator dari PDIP Surabaya itu mengatakan, penyertaan modal kepada BPRSAU Persoda, salah satu tujuan pentingnya adalah untuk mengintervensi kredit modal dengan bunga ringan, kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Surabaya.
Menurut dia, program kredit lunak dari BPRSAU Persoda untuk menghindarkan para pelaku UMKM yang biasanya didominasi ibu-ibu dari pinjaman online (pinjol) atau bank thithil (rentenir), dengan bunga tinggi.
Kalau itu terjadi, lanjut dia, maka nasib para pelaku UMKM di Surabaya tidak semakin baik, malah bisa jadi bangkrut karena beban hutang dengan bunga yang tinggi.
Anas mengatakan, program tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat Surabaya. “Saya berpesan supaya para pelaku UMKM bisa memanfaatkan program ini. Berkoordinasi dengan RT/RW terkait pengajuan kredit modal itu,” ujarnya.
Anas juga meminta kepada BPRSAU Persoda yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkot Surabaya tersebut lebih intensif melakukan sosialisasi ke warga.
Menurut dia, selama ini masyarakat tidak mengetahui keberadaan BPRSAU sebagai lembaga pemberi kredit modal ke UMKM.
“Saya minta supaya BPRSAU Persoda ini, mensosialisasikan ke warga sampai di tingkat RT, supaya masyarakat melalui UMKM turut berperan bersama-sama segera memulihkan perekonomian Surabaya di penghujung masa pandemi ini,” kata Anas.
Walikota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, BPRSAU Persoda akan menjadi tulang punggungnya untuk memberikan pinjaman kepada UMKM.
“Anggaran Pemkot Surabaya di tahun depan (2023) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017, maka 40 persennya akan dikerjakan oleh UMKM-nya Kota Surabaya,” ujar Cak Eri panggilan lekatnya.
Sehingga, Cak Eri memastikan, UMKM di Surabaya akan digerakkan untuk membutuhkan pinjaman modal dengan bunga ringan. “Pemkot dengan DPRD memaksimalkan pinjaman itu untuk UMKM dengan bunga rendah, sehingga bisa menggerakkan ekonomi di kota Surabaya,” kata dia. (pur)