SURABAYA (global-news.co.id) – Sebanyak 18 lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) yang tersebar di berbagai titik di Kota Surabaya, Jawa Timur, memperkuat ketahanan pangan. Bahkan saat ini ditanami sejumlah tanaman pangan.
“Kami memanfaatkan lahan BTKD untuk menyejahterakan warga sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Pahlawan. Kami mendampingi warga Surabaya mengelola lahan BTKD yang ditanami tanaman pangan,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti di Surabaya, Minggu (23/1).
Adapun 18 lahan BTKD itu adalah BTKD Jambangan, Kelurahan Sumber Rejo, Sambikerep, Lakarsantri, Kelurahan Jeruk RW 03, Persil 12 RW 13 Kelurahan Kebraon, Rusun Warugunung, Kecamatan Wonocolo, Tambak Wedi, Bangkingan, Kutisari Indah Utara, Kutisari Indah Utara VIII Dekat Pasar, Pakal Jalan Kauman, Taman Balas Klumprik, Wonocolo 2, Medokan Asri, Wonocolo 3, Medayu Kosaghra Rungkut.
“Dari 18 lahan BTKD itu, ada enam lahan yang dikelola langsung oleh kelompok warga dan kami intens mendampingi mulai awal hingga akhir. Enam BTKD itu diantaranya di Kutisari, Wonocolo, dan Medokan Asri Kosaghara dan tiga BTKD lainnya,” katanya.
Ia juga memastikan, di lahan-lahan BTKD itu ditanami tanaman pangan seperti ketela pohon dan tanaman pangan lainnya, termasuk pula tanaman hortikultura seperti sayur, tomat, terong, cabe dan tanaman hortikultura lainnya.
Bahkan, lanjut dia, beberapa di antaranya sudah panen seperti beberapa hari telah panen jagung dan cabai.
Selain lahan BTKD ditanami pangan, lanjut dia, sejumlah lahan kosong milik Pemkot Surabaya juga digunakan warga untuk budidaya ikan.
Bahkan, kata dia, telah dilakukan panen lele di lahan kosong atau BTKD di kantor Kelurahan Jambangan, Sabtu (22/1).
“Kami panen lele di Kelurahan Jambangan. Kebetulan di tempat itu, pihak kelurahan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk melakukan budidaya ikan lele. Kami panen ikan sekitar 1 kuintal di Kelurahan Jambangan,” ujarnya.
Menurutnya, hasil panen ikan lele itu dibagikan kepada warga di antaranya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), lansia, dan keluarga yang memiliki anak stunting.
Selain itu, lanjut dia, sebagian dijual untuk tambahan para petani, karena pengelolanya adalah kelompok tani Satu Padu.
“Jadi, kami terus mendorong warga untuk ikut serta memaksimalkan lahan BTKD demi penguatan ketahanan pangan,” katanya.
Menurut Antiek, pada saat akan membuka lahan BTKD itu, DKPP selalu melibatkan lurah, camat, LPMK dan juga masyarakat. Bahkan, ketika melakukan penanaman pihaknya juga melibatkan masyarakat, sehingga perlahan mereka banyak yang tertarik untuk mengelola lahan BTKD itu.
“Makanya, beberapa lahan BTKD milik Pemkot yang mengelola adalah warga. Benih dan pupuknya dari kami, tapi yang mengelola adalah warga. Kami hanya melakukan pendampingan dan pengecekan secara berkala. Namun, banyak pula lahan BTKD yang masih kita kelola, dan hasil panennya kita bagikan gratis kepada warga sekitar,” ujarnya. (pur)