SURABAYA (global-news.co.id) – Raperda Perubahan APBD (PAPBD) tahun anggaran 2020 mengalami penurunan drastis . Jika semula dianggarkan Rp 35,1 triliun berubah menjadi Rp 33,8 triliun. Bersama DPRD Jatim, eksekutif terus berusaha mencari peluang pajak untuk menutup pundi pendapatan hingga akhir tahun ini.
“Pengurangannya mencapai Rp 1,3 Triliun. Sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian pada beberapa sektor,” ujar Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono dikonfirmasi, Rabu (26/8/2020).
Mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim ini menambahkan, yang mengalami pengurangan paling signifikan adalah Dinas Pendidikan. Yakni mencapai Rp 411,8 miliar yang diprioritaskan antara lain untuk Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOP) SMA, SMK dan PKPLK Negeri, mutu pendidikan SMK, serta penyesuaian kesejahteraan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap.
Selain itu pengurangan juga terjadi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Yakni berkurang sebesar Rp 20.409.380.356. Kemudian Dinas Perhubungan berkurang sebesar Rp 18.112.558.708 yang diprioritaskan antara lain untuk pembangunan dan pemeliharaan prasarana perhubungan dan peningkatan pelayanan Bandara Abdul Rachman Saleh. “Tapi ada juga yang bertambah yakni Dinas Komunikasi dan Informatika bertambah Rp 8.848.960.200 yang diprioritaskan antara lain untuk pengembangan Call Center, Publikasi One Pesantren One Product (OPOP) dan seleksi anggota KPID Jatim,” jelasnya.
Sebelumnya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam Nota penjelasan PAPBD 2020 menjelaskan pada masa awal pandemi COVID-19, Pemprov Jatim melakukan penyesuaian target pendapatan daerah berdasarkan perubahan kebijakan negara dan perubahan prognosa pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. Dalam menghimpun pendapatan daerah, Pemprov Jatim lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan. “Sehingga proses perhitungan dan penetapan target pendapatan daerah pada raperda tentang PAPBD tahun anggaran 2020 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi awal dan perkiraan koreksi akibat dampak pandemi COVID-19,”pungkasnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar mengaku tak kaget dengan penurunan pendapatan tersebut. Ini karena pandemi corona berimbas kemana-mana. Bahkan belanja pegawai di Jatim terdapat penyesuaian menjadi Rp 1,250 triliun, khususnya di anggaran kunjungan atau rapat yang dianggap tidak terlalu urgen dikeprasi. Tapi Jatim masih bersyukur diantara pemprov yang ada di Pulau Jawa, Jawa Timur paling kecil penurunannya.
“Kami besyukur Jatim merupakan provinsi yang terendah penurunan pendapatannya, baik APBD maupun PAPBDnya. Meski begitu dewan bersama eksekutif terus mencari masukan dari waktu yang masih tersisa empat bulan ini,” katanya, Rabu (26/8/2020).
Dia menjelaskan pihaknya berusaha waktu empat bulan yang tersisa ini mendapatkan masukan khususnya dari pajak. Meski untuk kesana sangat sulit karena hampir tidak ada orang membeli mobil atau motor baru di tengah pandemi ini. “Apalagi juga ada pembebasan denda bagi keterlambatan pembayar pajak motor. Ini juga bagian untuk meringankan beban masyarakat,”jelas politikus asal Partai Demokrat ini.
Diakui oleh Iskandar jika pandemi corona membuat semua lini ikut terpukul. Apalagi pemerintah fokus memberikan bantuan ke rakyat mulai dari uang tunai hingga sembako. Semua ini untuk menggerakkan perekonomian rakyat. Selain fokus mengurus kesehatan.
Karena itu, pihaknya berharap pandemi corona segera selesai dan perekonomian kembali normal. Karena pemberian stimulus ternyata tidak dapat sepenuhnya dapat mendongkrak ekonomi rakyat hingga UMKM. “Saat ini yang dibutuhkan rakyat hanya satu, makan. Lihat di mal-mal sepi pengunjung. Rakyat mementingkan isi perut daripada fashion,”tegasnya. cty