DPR Kritik Mendagri Anggarkan Rp 168 M untuk Lomba New Normal

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi NasDem Saan Mustopa

JAKARTA (global-news.co.id) —
Kebijakan Mendagri Tito Karnavian yang menggagas lomba video new normal dengan total hadiah sebesar Rp168 miliar menuai kritik dari Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi NasDem Saan Mustopa.
Daripada menganggarkan dana hingga ratusan miliar untuk lomba video, Saan menilai Tito lebih baik fokus dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang akan dihelat 9 Desember 2020 di tengah pandemi virus COVID-19
“Lebih baik misalnya dana-dana seperti itu ya dialokasikan ke kebutuhan yang lebih bermanfaat, apalagi Pak Mendagri sekarang kan lagi punya pekerjaan besar yaitu terkait dengan Pilkada di tengah pandemi,” kata Saan, Senin (22/6/2020).
Saan menilai anggaran tersebut bisa dipakai untuk daerah-daerah yang masih bergelut dengan pandemi corona tetapi juga harus menyiapkan pelaksanaan Pilkada 2020. Karena pemerintah daerah yang bersangkutan membutuhkan banyak hal .
“Ini menurut saya bukan saatnya untuk membikin lomba-lomba seperti itu ya, lebih baik dicek aja ke lapangan Pak Mendagri bikin tim untuk cek ke lapangan daerah yang sudah new normal keadaan sesungguhnya gimana. Daripada lewat video saja,” kata dia.
Sebelumnya, Kemendagri menggelar lomba simulasi tatanan normal baru atau new normal pandemi virus corona. Anggaran Rp168 miliar digelontorkan sebagai hadiah bagi pemda pemenang.
Dalam lomba itu, Kemendagri memberi Rp 3 miliar untuk pemenang pertama, Rp 2 miliar untuk pemenang kedua, dan Rp1 miliar untuk pemenang ketiga.
Dana yang dipakai Kemendagri berasal dari Dana Insentif Daerah (DID). DID bisa dipakai untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah berkinerja baik.
Di antaranya dalam hal mengelola keuangan dan kesehatan fiskal daerah, pelayanan dasar masyarakat, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. dja, ins, cnn

Berikut daftar pemenang Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19.
A. Sektor Transportasi Umum
Klaster Provinsi:
1. Jawa Timur
2. Bali
3. Kalimantan Tengah

Klaster Kota
1. Bengkulu
2. Banda Aceh
3. Semarang

Klaster Kabupaten
1. Sintang
2. Tegal
3. Tapanuli Utara

Klaster Kabupaten Tertinggal
1. Jayawijaya
2. Seram Bagian Barat
3. Kepulauan Sula

B. Sektor Tempat Wisata
Klaster Provinsi
1. Jawa Tengah
2. Jawa Timur
3. Sulawesi Selatan

Klaster Kota
1. Semarang
2. Bogor
3. Pare-pare

Klaster Kabupaten
1. Sintang
2. Gunung Kidul
3. Trenggalek

Klaster Kabupaten Tertinggal
1. Sigi
2. Rote Ndao
3. Seram Bagian Barat

C. Sektor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Klaster Provinsi
1. Sulawesi Tengah
2. Kalimamtan Utara
3. Jawa Tengah

Klaster Kota
1. Bekasi
2. Bandung
3. Surabaya

Klaster Kabupaten
1. Trenggalek
2. Sinjai
3. Situbondo

Klaster Kabupaten Tertinggal
1. Nias
2. Seram Bagian Barat
3. Sumba Barat

D. Sektor Hotel
Klaster Provinsi
1. Jambi
2. Kalimantan Utara
3. Sulawesi Selatan

Klaster Kota
1. Pekanbaru
2. Surabaya
3. Semarang

Klaster Kabupaten
1. Trenggalek
2. Kebumen
3. Sintang

Klaster Kabupaten Tertinggal
1. Sumba Barat Daya
2. Seram Bagian Barat
3. Tojo Una-una

E. Sektor Restoran
Klaster Provinsi
1. Lampung
2. D.I. Yogyakarta
3. Jambi

Klaster Kota
1. Bogor
2. Tangerang
3. Jambi

Klaster Kabupaten
1. Trenggalek
2. Tabalong
3. Lumajang

Klaster Kabupaten Tertinggal
1. Sumba Barat Daya
2. Sumba Barat
3. Seram Bagian Barat

F. Sektor Pasar Modern
Klaster Provinsi
1. Jawa Timur
2. Lampung
3. D.I. Yogyakarta

Klaster Kota
1. Bogor
2. Sukabumi
3. Semarang

Klaster Kabupaten
1. Aceh Tamiang
2. Kebumen
3. Tulungagung

Klaster Kabupaten Tertinggal
1. Seram Bagian Barat
2. Belu
3. Nias

G. Sektor Pasar Tradisional
Klaster Provinsi
1. Bali
2. Sulawesi Selatan
3. Lampung

Klaster Kota
1. Bogor
2. Semarang
3. Palembang

Klaster Kabupaten
1. Banyumas
2. Lumajang
3. Semarang

Klaster Kabupaten Tertinggal
1. Limbata
2. Seram Bagian Bara