Jokowi Tak Setuju Pemulangan Eks ISIS

 

Sebanyak 660 Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat bergabung dengan ISIS ingin pulang ke Indonesia.

JAKARTA (global-news.co.id) – Pro-kontra rencana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memulangkan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat bergabung dengan ISIS ke Indonesia mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara mengaku tidak setuju dengan pemulangan WNI mantan ISIS itu. Namun demikian, kata Jokowi, hal itu masih perlu dibahas dalam rapat kabinet terbatas.

“Ini belum ratas lo ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang ‘tidak’. Tapi masih dirataskan. Kita pastikan semua harus lewat perhitungan, kalkulasi plus minusnya, semuanya dihitung secara detail. Dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian. Hitung-hitungannya,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).

Jokowi mengatakan wacana pemulangan WNI eks ISIS harus dipertimbangkan secara jelas. Keuntungan dan kelebihannya harus dikalkulasi dengan matang. “Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan,” kata Jokowi.

Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD, juga menyatakan hal senada. Mahfud mengatakan pemerintah membentuk tim untuk mengkaji positif-negatifnya pemulangan WNI mantan ISIS itu.

“Belum ada yang dipulangkan. Masih dianalisis baik-buruknya apakah akan dipulangkan atau tidak. Tapi sampai detik ini belum ada keputusan dipulangkan,” kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).

Mahfud menyampaikan tim tersebut dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius. Tim dibentuk untuk menentukan kepastian akan dipulangkan atau tidak.

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery, juga tak ingin 660 WNI mantan simpatisan ISIS langsung dikembalikan ke masyarakat jika pemerintah memang benar-benar memulangkan ke Indonesia. Menurutnya, bisa ada masalah baru yang timbul bila hal itu dilakukan.

“Jangan sampai mereka kembali, diterima bulat-bulat, langsung dikembalikan ke masyarakat dan membuat persoalan baru,” kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Herman meminta pemerintah melakukan kajian matang. Menurut dia, setiap orang yang telah bergabung dengan ISIS pasti pernah terkontaminasi dengan paham radikal. Karena itu dia meminta BNPT mendalami terlebih dulu apa alasan 660 WNI itu ingin pulang ke Indonesia. Selanjutnya, kata politikus PDIP ini, BNPT juga harus melakukan program deradikalisasi terhadap 660 WNI jika memang nanti memfasilitasi kepulangan mereka. “Bagaimana pun orang yang sudah ke sana sudah terkontaminasi paham tersebut,” tuturnya.

Namun Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung rencana pemulangan 600 WNI mantan anggota ISIS dari Suriah. Sepanjang keputusan itu dibuat melalui pertimbangan matang. “Kami mendukung rencana ini, sejauh itu sudah dipertimbangkan masak-masak,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Bambang menyatakan, MPR mendorong pemulangan, karena negara bertanggung jawab terhadap setiap warganya. Sekali lagi, lanjut Bambang, asalkan penanganannya sesuai rambu-rambu keamanan negara, dan ancaman radikalisme. “Menurut saya merangkul mereka adalah suatu keputusan yang bijaksana, kalau perlu di-support (didukung),” ujarnya.

Bambang menambahkan, program deradikalisasi secara khusus tentu sepatutnya dibuat setelah para WNI itu kembali ke Tanah Air. Misalnya melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). “Harus ada (program deradikalisasi). Jadi menurut saya lanjutkan saja,” ucap Bambang.

Bambang berpikir positif saat disinggung mengenai kemungkinan pemulangan menimbulkan persoalan baru. “Yang penting kita punya tolak ukur, punya parameter mereka bisa kembali lagi kepada nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Sebanyak 660 orang WNI itu tercatat sebagai mantan anggota ISIS. Mereka tersebar di beberapa negara, seperti Suriah, Irak, dan Afghanistan. Pemerintah menugaskan tim khusus yang dipimpin Kepala BNPT Suhardi Alius untuk mengkaji dua opsi kebijakan. Nantinya dua opsi tersebut bakal dibahas bersama Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin.

“Nah sesudah dengan Wakil Presiden dapat masukan, nanti terakhir akan dibawa kepada Presiden untuk didiskusikan secara lebih mendalam dan diambil keputusan apakah akan dipulangkan atau tidak. Itu nanti kira-kira bulan Mei atau Juni sudah akan diputuskan,” kata Mahfud MD.

Mahfud mengatakan opsi pertama adalah memulangkan 660 orang itu karena alasan warga negara. Sementara opsi kedua adalah tidak memulangkan mereka karena dinilai telah melanggar hukum terkait terorisme.

Di tempat terpisah Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra mengatakan ada tiga poin penting terkait rencana pemulangan tersebut. Pertama, Polri bakal berkoordinasi lebih dulu terkait asal para WNI tersebut, apakah berasal dari Suriah, Turki, ataupun Irak. “Kedua kita laksanakan verifikasi dan profiling terhadap eks ISIS ini, apa benar yang bersangkutan WNI. Jadi masih proses verifikasi dan profiling,” kata Asep di Mabes Polri.

Kemudian, lanjut Asep, juga perlu dilakukan kajian strategis dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Badan Intelijen Nasional, hingga BNPT.

Kata Asep, kajian strategis itu perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat pemahaman ISIS terhadap para WNI itu. “Kita juga perlu upaya tetap awasi gerak-gerik orang tersebut jangan sampai beri pemahaman atau pemaparan pada orang lain,” tuturnya.

Polemik pemulangan WNI eks ISIS mencuat setelah Menteri Agama Fachrul Razi menyebut BNPT akan memulangkan 600 orang yang sempat bergabung dengan ISIS ke Indonesia. Namun, dia belum menjelaskan kapan proses pemulangan itu akan dilakukan. Fachrul menyampaikan para WNI itu saat ini tengah telantar di wilayah Timur Tengah.

Dia berharap setelah dipulangkan ke Indonesia, pemerintah dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mereka.  det, okz, vvn