SURABAYA (gobal-news.co.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sepakat menanggulangi kasus stunting di Jatim yang angkanya mencapai 30% dengan dana desa. Pada tahap awal penanganan itu dilakukan pada kabupaten/kota yang menjadi locus atau target pertama penanganan stunting.
Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak mengatakan, ada 12 kabupaten yang menjadi locus stunting. Jumlah ini bisa jadi akan bertambah, lanjutnya, karena meski ditetapkan 12 bukan berarti di kota atau kabupaten yang lain tidak ada stunting. “Angka stunting kita 30%. Dari 30% itu yang 75% kemungkinan memiliki IQ di bawah rata-rata. Bagaimana kalau ini berlaku di Jatim. Bagaimana kita bisa mengentas kemiskinan kalau sampai 75% dari yang mengalami stunting itu mengalami keterbatasan intelektual. Ini jadi PR yang sangat urgen,” ujar Wagub usai mengikuti Sosialisasi Inovasi Intervensi Aksi Cegah Stunting di Kantor Dinas Kesehatan Jatim, Selasa (30/7).
Emil menambahkan dari pertemuan yang dia ikuti itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jatim, Dinkes Jatim, dan tim Prof Dr dr Damayanti Rusli SpA (K) sepakat untuk langsung spesifik meng- cover berapa daerah dulu.
Diingatkan, kalau persepsi kepala dinas kesehatan sudah sama, bahwa yang dilakukan di-pilot project sudah sangat potensial diterapkan. “Keterlibatan spesialis anak diperlukan untuk memastikan, apakah sudah benar cara menimbangnya, cara mendeteksi stuntingnya sudah benar. Ini jadi penting karena untuk mendeteksi stunting dan melihat progres pertumbuhan itu yang butuh pendampingan dokter anak,” ujarnya.
Stunting adalah kondisi tubuh pendek pada balita yang terjadi akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Kondisi ini bisa terjadi antara lain akibat kemiskinan, ketidak tahuan tentang makanan bagi bayi yang benar, penyakit muntaber, dan infeksi pernafasan akut (Ispa) yang membuat bayi tidak bisa menerima asupan secara maksimal.
Sebelumnya, Dirjen Pembangunan Desa Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Samsul Widodo, menyatakan kekhawatirannya 20 tahun lagi generasi stunting akan membebani negara. Dia menyebut dana desa yang nilainya hampir Rp 1 miliar, bisa juga digunakan untuk pencegahan stunting, bukan hanya untuk membangun jalan, membangun jamban, atau irigasi.
“Dana desa itu boleh untuk beli timbangan, alat ukur untuk kegiatan posyandu. Kalau ada yang tanya kenapa Dirjen PDT ngurusi stunting, yang kami lakukan ini untuk meringankan dinas kesehatan. Dana desa itu besar, berapa persen bisa digunakan,” ujarnya.
“Kami tidak bicara tidak ada anggara. Anggaran itu ada, tinggal kemauan saja,” tambah Samsul.
Samsul menyebut pada 2020, anggaran dana desa meningkat dua kali lipat. Kalau ini tidak digunakan dengan baik, dalam hal ini pencegahan stunting, bukan tidak mungkin 20 tahun lagi akan muncul generasi stunting yang akan menghabiskan uang negara.
Dia berharap nantinya dana itu benar digunakan untuk penanganan stunting. “Kalau tidak disosialisasi dengan benar, saya khawatir nanti ada jalan yang sudah diaspal bagus dipaving atau saluran irigasi dikeramik hanya supaya dananya terserap tidak dikurang di tahun berikutnya,“ katanya.
“Percuma ada pembangunan kalau sumber dana manusianya mengalami keterbatasan mental. Bukan bonus demografi nanti yang didapat Indonesia, melainkan bencana demografi,” tandas Samsul.
Terkait stunting, Prof Damayanti -pakar nutrisi pediatri dan penyakit metabolik yang digandeng Dirjen PDT membuat pilot project penanganan stunting di Desa Banyu Mundu Pandeglang Jawa Barat- menegaskan stunting itu masalah nomor satunya di otak yang hanya bisa diperbaiki dalam 2 tahun masa kehidupan awal, yaitu sejak hamil hingga usia 2 tahun. “Kalau masalah pendek bisa diperbaiki lewat pemberian asupan sehingga bisa jadi lebih tinggi, meski sedikit. Tapi otak, hanya bisa diperbaiki dalam dua tahun pertama kehidupan dan masa itu tidak akan pernah kembali,” kata dokter dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSCM/FKUI yang kerap menemui kasus stunting yang terlambat penanganannya.
Dinkes Jatim sendiri sudah menyiapkan buku panduan penggunaan dana desa 2020 untuk kebutuhan kesehatan apa saja berikut menu-menunya. Emil memastikan buku tersebut dilengkapi penjabaran lebih lanjut sehingga bisa sampai pada kepala desa. “Dalam hal ini memang dibutuhkan komitmen kepala desa dan BPD dalam mengawalnya,” ujarnya.ret