JAKARTA (global-news.co.id) – Salah satu program prioritas nasional pemerintah saat ini adalah membangun sumber daya manusia (SDM) unggul melalui pendidikan.
Penegasan itu diungkapkan Wakil Presiden Maruf Amin. Dengan program ini pula pemerintah ingin membangun Papua dan Papua Barat agar menjadi provinsi yang lebih maju.
“Kami pemerintah pusat bertekad, kami ingin membuat Papua dan Papua Barat ini, tidak hanya sederajat tetapi juga lebih maju dari daerah-daerah yang lain,” tegas Wapres saat melakukan pertemuan dengan para tokoh agama dari Majelis-Majelis Agama Papua Barat di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Paulus Sowi, Jl. Sowi 4, Manokwari, Papua Barat.
Keterangan tertulis yang diterima Sabtu (16/10), Wapres mengatakan agar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) program pendidikan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK) agar dikembangkan di Papua Barat. Hal ini untuk meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan kemampuan skilling, upskiling, bahkan juga reskilling.
“Saya minta supaya di Papua Barat ini, upaya peningkatan (pendidikan) terus digembleng, (sehingga) melahirkan SDM yang unggul,” katanya.
Lebih jauh Wapres mengatakan dengan telah direvisinya Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, saat ini Dana Otsus dari Dana Alokasi Umum (DAU) naik dari semula 2 persen menjadi 2,25 persen. Diharapkan hal ini juga akan berimbas pada upaya pembangunan pendidikan yang lebih baik. “Ini untuk membangun kesejahteraan orang Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP),” lanjutnya.
Sedangkan Menaker Ida Fauziyah menyatakan kesiapannya meningkatkam kualitas SDM dengan cara mengembangkan program pendidikan vokasi melalui BLK di Papua maupun Papua Barat. Pihaknya akan terus mendorong pengembangan kompetensi tenaga kerja di Papua dan Papua Barat dengan upaya mengembangkan SDM melalui pendirian BLK.
Ida Fauziyah berpendapat untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi pekerja maupun para calon pekerja di Papua Barat perlu diakselerasi dengan cara memperkuat keberadaan BLK. “Kita punya BLK UPTP di Sorong dan kita sangat mendukung BLK UPTD yang dikelola Pemprov Papua Barat,” kata dia.
Ida Fauziyah optimistis kerja sama antara Pemerintah Pusat melalui BLK Sorong, dan Pemprov Papua Barat dengan membuat BLK berstandar nasional, bahkan internasional, akan mempercepat/mengakselerasi peningkatan kompetensi masyarakat Papua Barat.
“Saya sangat mendukung rencana pembangunan BLK di Manokwari Selatan, Papua Barat. Terlebih, Pak Kadisnaker sudah menyebut letak Kabupaten Manokwari sangat strategis, karena sebagai kabupaten penghubung dan terletak di antara lima kabupaten yakni Kabupaten Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama, ” katanya. (IP, ins)