SAMPANG (Global-News.co.id) – Wakil Bupati Sampang H. Ahmad Mahfudz yang juga merupakan tokoh ulama, angkat bicara terkait peristiwa yang ramai di publik soal aparat kepolisian yang masuk ke salah satu pesantren di Sukoharjo.
Saat dimintai tanggapan, Ra Mahfudz sapaan akrabnya, menyikapi peristiwa tersebut dari dua sisi, yakni sisi penegakan hukum dan sisi etika terhadap lembaga pendidikan pesantren.
Menurutnya, pesantren adalah lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi nilai akhlak, kemandirian, dan menjadi pusat moral umat. Sehingga setiap tindakan penegakan hukum yang bersinggungan dengan pesantren perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dan mengedepankan komunikasi.
“Dalam konteks Madura khususnya, pesantren itu sangat dihormati. Kiai dan santri punya kedudukan penting di masyarakat,” ujar Ra Mahfudz kepada Global-News.co.id, Selasa (3/11/2026).
Ia menilai, perlu adanya prosedur dan koordinasi khusus antara aparat penegak hukum dengan pengasuh pesantren sebelum melakukan tindakan di lingkungan pesantren. Hal itu penting agar tidak menimbulkan kesan intimidatif dan menjaga marwah pesantren di mata masyarakat.
Terkait citra pesantren, Ra Mahfudz berharap peristiwa di Sukoharjo tidak digeneralisasi dan tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren secara umum.
Sebagai seorang santri, ia berharap pihak kepolisian ke depan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, dan dialogis dalam setiap persoalan yang melibatkan lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan semboyan POLISI BERSAMA MASYARAKAT.
Di sisi lain, ia juga berharap kepada para tokoh pesantren dan santri untuk tetap menghormati proses hukum yang berlaku dan mengedepankan musyawarah jika terjadi persoalan.
Pemerintah Kabupaten Sampang sendiri, lanjut Ra Mahfudz, akan terus berupaya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pondok pesantren di Sampang melalui pembinaan dan komunikasi yang intensif.
Ia juga mengajak semua pihak untuk menjaga kondusivitas umat pasca peristiwa tersebut agar tidak melebar menjadi isu yang memecah belah persatuan.
“Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, baik bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah serta pesantren, agar ke depan lebih mengedepankan komunikasi dan kebersamaan,” pungkasnya. (Sof)