SURABAYA (global-news.co.id) – Ketua Aliansi Pelajar Surabaya Mirza Syahrizal Fathir menyoroti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di tingkat Provinsi Jawa Timur terkait penambahan penilaian indeks sekolah berbasis rata-rata nilai alumni sekolah asal calon peserta didik yang dijadikan dasar pertimbangan penerimaan.
Menurut dia, Aliansi Pelajar Surabaya terus menerima keluhan dari sesama pelajar, utamanya dalam hal penambahan penilaian indeks sekolah yang dianggap makin memberatkan pelajar dan jumlah sekolah yang terbatas.
“Tiap tahun, masuk sekolah negeri rasanya semakin susah. Sulit memahami bagaimana pengertian pemerataan yang dimaksud,” ucapnya.
Perlu diketahui, menurut situs resmi PPDB Jatim milik Dispendik Provinsi Jatim, ppdbjatim.net, PPDB tahun 2023 khususnya pada Prestasi Nilai Akademik, menggunakan gabungan rata-rata nilai rapor dengan bobot 50 persen, nilai akreditasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat asal dengan bobot 20 persen, dan indeks sekolah asal dengan bobot 30 persen.
Konsep tersebut mengadopsi sistem yang sudah diterapkan dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), yaitu indeks alumni.
Tidak hanya itu, pihaknya juga menyoroti masih digunakannya peraturan mengenai sistem zonasi yang menggunakan kedekatan jarak rumah.
“PPDB SMA dan SMK berbasis zonasi di Jawa Timur konsisten mengecewakan selama empat tahun terakhir. Penyesuaian aturan dari tahun ke tahun tidak membawa peningkatan pemerataan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pendidikan sebaik-baiknya,” ujar pelajar kelas 12 Sekolah SMA tersebut.
Hal senada diungkapkan pendiri Aliansi Pelajar Surabaya Aryo Seno Bagaskoro yang mengkritisi PPDB Zonasi di tahun pertama pelaksanaannya di 2019.
“Kekecewaan kawan-kawan pelajar terhadap sistem PPDB tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dari tahun ke tahun. Kondisi ini memicu rawannya pengambilan jalan pintas dan kecurangan sebagai upaya terakhir,” ucapnya.
Menurut mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Universitas Airlangga tersebut, para pelajar sebagai pelaku semestinya diberikan ruang untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan terkait PPDB.
“Kawan-kawan pelajar semestinya diberikan ruang bicara dan mengungkapkan gagasan. Juga mengawal secara aktif, sehingga spirit Merdeka Belajar yang diciptakan benar-benar terasa, tidak terjebak pada kebingungan di tingkat teknis,” ujar Seno. (pur)