SURABAYA (global-news.co.id) – Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN terus mematangkan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Ini sebagai komitmen dalam menyusun arah pembangunan nasional yang berbasis kependudukan sebagai upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Prof Budi Setiyono, mengungkapkan pihaknya saat ini mendampingi Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Timur membuat workshop tentang pembuatan peta jalan pembangunan kependudukan, di samping Provinsi NTT, NTB, dan Bali. “Tujuannya agar upaya kita untuk memastikan peta jalan pembangunan kependudukan itu termanifestasi di RPJP masing-masing kota/kabupaten provinsi tersebut,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Rabu (11/6/2025).
Disebutkan, urgensi dari pembuatan peta jalan pembangunan kependudukan itu salah satunya untuk memastikan RPJP dan RPJM kita dalam mencapai Indonesia Emas pada 2045 modalitas utamanya memanfaatkan even bonus demografi.
Bonus demografi adalah kondisi ketika populasi usia produktif lebih besar dibandingkan usia nonproduktif. Kondisi ini dianggap sebagai peluang emas untuk mendorong kemajuan bangsa.
Bonus demografi, lanjut Budi, adalah even yang jarang sekali terjadi dalam suatu periode kehidupan. “Sehingga kalau tidak dimanfaatkan, wacana bonus demografi itu lewat begitu saja tanpa kita tahu kemanfaatannya,” urainya.
Untuk bisa memanfaatkan bonus demografi, Budi menyebut 2 prasyarat. Pertama kualitas manusianya, pembangunan keluarganya. “Ini ada keterkaitan dengan tugas Kemendukbangga,” katanya.
Kualitas manusia harus bisa memenuhi standar, dalam hal ini setara dengan negara maju dari sisi human development index-nya. Di antaranya meliputi sisi pendidikannya, sisi kemampuan penguasaan teknologi, hingga penanganan kesehatannya.
Dengan begitu rakyat betul-betul harus jadi pribadi-pribadi atau keluarga yang tangguh yang punya kemampuan dan kompetensi yang setara dengan mereka yang ada di negara maju
“Yang kedua dan yang paling urgen, pemanfaatan mereka yang berusia produktif. Bonus demografi itu kan jumlah penduduk yang usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, kita bisa memanen produktivitas itu kalau penduduk yang berusia produktif itu betul-betul punya kesempatan untuk bisa mengaktualisasikan produktivitas mereka. “Artinya jangan sampai mereka selama kehidupan di usia produktif itu tidak produktif, tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan, tidak punya suatu kreativitas yang bisa dipersembahkan untuk perbaikan atau berkontribusi untuk pembangunan negara,” tandas Budi.
Dengan adanya PJPK, setiap penambahan jumlah penduduk harus diikuti dengan penghitungan kebutuhan layanan dasar secara cermat dan akurat.
“Setiap penambahan satu penduduk memiliki korelasi langsung terhadap kebutuhan layanan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan fasilitas umum. Tanpa penghitungan yang matang, akan muncul persoalan serius seperti pengangguran, kemiskinan, hingga ketidakstabilan sosial-ekonomi dan politik,” ujarnya.
Sebagai contoh, apabila terjadi pertambahan penduduk sebanyak 30 ribu orang per tahun di suatu daerah, maka perangkat daerah, khususnya dinas ketenagakerjaan, harus mampu menyediakan minimal 30 ribu lapangan pekerjaan baru setiap tahun. Dan perguruan tinggi pun menyesuaikan, tidak menerima mahasiswa baru sebanyak-banyaknya yang pada akhirnya lulusannya tidak tertampung, karena jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.
“Jika kepala dinas ketenagakerjaan tidak mampu memenuhi kebutuhan 30 ribu lapangan kerja tersebut, kepala daerah harus mengevaluasi dan menempatkan pejabat yang lebih kompeten,” tegas Budi.
PJPK 2025-2029 ini disusun sebagai bagian dari strategi besar pemerintah untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju. Salah satu indikator penting yang ditargetkan adalah penurunan tingkat pengangguran hingga di bawah 5%.
Sebelumnya Prof Budi melakukan internalisasi PJPK 2025-2029 dan Rencana Aksi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Regional III kepada berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah. Hadir pada kesempatan itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir Joko Irianto MSi yang mewakili Sekda Adhy Karyono. Inspektur Utama BKKBN, Dr Uco Abdulrauf Damenta, Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB serta seluruh Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Menurut Budi, internalisasi peta jalan ini menjadi langkah penting untuk memastikan persoalan kependudukan menjadi dasar utama dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. “Serta sebagai upaya konkret menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan,” ujarnya.ret