SURABAYA (global-news.co.id) – Untuk memastikan seluruh program dan kebijakan nasional tentang kependudukan dan pembangunan keluarga yang dijabarkan melalui program di daerah dapat diimplementasikan dengan baik serta mencapai target, Inspektur Utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Dr Ucok Abdulrauf Damenta, melakukan kunjungan kerja bersama Komisi IX DPR RI ke kantor perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Senin (9/12/2024).
Ucok menegaskan pentingnya sinkronisasi, harmonisasi, dan penguatan pengawasan dalam pelaksanaan program kerja BKKBN di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur.
Kunjungannya ini merupakan bagian dari upaya pengawasan dan tindak lanjut arahan menteri terkait pelaksanaan program di daerah.
“Seluruh program yang berkaitan dengan kebijakan nasional harus terukur keberhasilannya di tingkat daerah. Ini memerlukan pengawasan yang sistematis, mulai dari perencanaan hingga mitigasi risiko sejak dini,” ujarnya.
Pengawasan itu, lanjut Ucok, berorientasi outcome. Dalam hal ini dia menekankan pentingnya perubahan paradigma pengawasan, dari yang berorientasi pada output menjadi berorientasi pada outcome. “Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program benar-benar memberikan dampak nyata di masyarakat,” tandasnya.
Lebih lanjut dikatakan, mitigasi risiko juga menjadi langkah penting untuk mencegah potensi permasalahan, termasuk penyalahgunaan anggaran. “Mitigasi risiko ini penting untuk mencegah preseden buruk yang dapat terjadi di kemudian hari,” tambahnya.
Dalam kunker itu, Ucok juga menekankan pentingnya sinergi antar instansi dan pemerintah daerah untuk mendukung keberhasilan program BKKBN. “Semua pihak harus terkoordinasi dengan baik, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga nasional,” jelasnya.
Didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Maria Ernawati, Ucok juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan untuk mencegah korupsi. Pengawasan ini mencakup audit kepatuhan dan audit kinerja, yang bertujuan memastikan anggaran digunakan secara efektif dan sesuai sasaran.
Pengawasan itu sendiri, kata Ucok harus dimulai sejak tahap perencanaan program. BKKBN, menurut dia juga memberikan pendampingan langsung untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.
Kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kementerian terkait untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai sasaran.
“Kami akan terus mengawal kebijakan nasional agar dapat diimplementasikan dengan baik, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujat Ucok.
Langkah ini sekaligus menjadi momen penting dalam memastikan program BKKBN mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan keluarga berkualitas di Indonesia. (ret)