
SURABAYA (Global-News.co.id) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Blegur Prijanggono, meminta Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan mitigasi bencana banjir. Hal itu karena sekarang perubahan iklim dan intensitas hujan yang tinggi sehingga perlu diantisipasi melalui kesiapan infrastruktur serta penanganan bencana.
Blegur Prijanggono usai serap aspirasi atau reses Jalan Jagalan, Kelurahan Peneleh, Kecamatan Genteng, serta di Wilayah Benowo Surabaya. Sabtu (21/11/2026), menjelaskan, banjir menjadi persoalan yang berulang di sejumlah wilayah Surabaya. Karena itu, pemerintah perlu memastikan langkah mitigasi dilakukan sebelum curah hujan meningkat. Ia pun meminta pekerjaan perbaikan drainase dan gorong-gorong yang sedang berlangsung dapat diselesaikan sebelum musim hujan. Selain itu dia juga menyoroti perlunya rumah pompa yang memadai untuk mempercepat pengaliran air saat terjadi genangan.
“Pemerintah harus mempersiapkan diri menghadapi musim hujan. Pekerjaan drainase juga diharapkan bisa segera diselesaikan, termasuk kesiapan rumah pompa untuk mengatasi genangan air,” ujarnya.
Blegur menambahkan, persoalan genangan tidak hanya ditemukan di kawasan permukiman. Berdasarkan aspirasi yang diterimanya dalam sejumlah titik reses, terdapat wilayah kampung yang relatif tidak mengalami banjir, tetapi jalan-jalan utama masih kerap tergenang air.
Karena itu ia akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Koordinasi diperlukan agar penanganan bencana dapat dilakukan sesuai kebutuhan wilayah.
“Kalau memang di daerah pemilihan kami membutuhkan bantuan ketika terjadi bencana, pemerintah provinsi juga harus bisa membantu melalui BPBD,” kata politisi asal Fraksi Golkar DPRD Jatim ini.
Selain banjir, Blegur juga menerima keluhan terkait ketidaktepatan data desil bantuan sosial. Ia menilai, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah, baik di tingkat kota maupun provinsi.
Menurutnya, pendataan harus dilakukan dengan melihat kondisi riil masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan klasifikasi wilayah atau indikator tertentu. Ia mencontohkan, kawasan yang dikenal sebagai wilayah usaha belum tentu seluruh penduduknya memiliki kondisi ekonomi yang mapan. Sebagian di antaranya merupakan pelaku usaha kecil dengan kemampuan ekonomi terbatas.
Karena itu, Blegur meminta pemerintah melakukan pendataan ulang agar penetapan desil sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya. “Harus ada survei kembali terhadap masyarakat yang memang membutuhkan bantuan. Jangan sampai karena berada di kawasan usaha, kemudian seluruh warganya dianggap mampu, padahal kondisi ekonominya berbeda-beda, “ katanya. (*/fan)

