
SURABAYA (Global-News.co.id) – Warga Surabaya mengeluhkan masalah kesemrawutan kabel utilitas kepada Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Musyafak Rouf, saat menggelar reses di Kantor DPC PKB Kota Surabaya, Jalan Ketintang Madya, Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan, Senin (16/11/2026) sore. Jaringan kabel fiber optik telepon dan internet serta instalasi listrik itu mengganggu keindahan Kota Surabaya.
Musyafak menegaskan bahwa penataan kabel listrik, telepon, dan jaringan internet itu merupakan kewenangan pemerintah kota. Persoalan itu terjadi karena belum optimalnya regulasi pemanfaatan utilitas di kawasan permukiman.
“Selama ini kabel listrik, telepon, dan jaringan internet bercampur di berbagai tempat. Salah satu penyebabnya adalah belum adanya pengaturan pemanfaatan utilitas secara maksimal oleh pemerintah kota,” katanya.
Musyafak menjelaskan, kebutuhan masyarakat terhadap jaringan internet dan listrik terus meningkat. Namun, penyedia layanan telekomunikasi belum memiliki fasilitas utilitas yang memadai untuk menempatkan jaringan kabel secara tertata.
Dia mencontohkan kawasan Pakuwon dan Citraland yang dinilai lebih tertata karena pengembang telah menyiapkan fasilitas utilitas sejak awal pembangunan kawasan.
“Di kawasan Pakuwon dan Citraland, kabel-kabel tidak lagi terlihat semrawut di udara. Sebab, sejak awal pengembangan kawasan, utilitas sudah ditata dan disiapkan melalui aturan yang diterapkan pengembang,” katanya
Menurut Musyafak, persoalan tersebut semakin kompleks di kawasan permukiman lama. Sebab, pembangunan rumah dan fasilitas umum sudah berlangsung sebelum adanya pengaturan tata ruang dan utilitas yang memadai.
Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap listrik, air bersih, dan internet tetap harus dipenuhi. Kondisi tersebut membuat pemasangan jaringan kabel di atas menjadi salah satu pilihan bagi penyedia layanan.
“Kebutuhan masyarakat terhadap listrik, air bersih, dan internet harus tetap dipenuhi. Sementara fasilitas utilitas belum disiapkan pemerintah, sehingga penyedia layanan terpaksa memasang kabel di atas,” katanya.
Musyafak mengatakan, hasil penyerapan aspirasi tersebut akan disampaikan kepada anggota DPRD Surabaya, khususnya yang berasal dari daerah pemilihan setempat. Dia juga meminta pemerintah kota mencari solusi penataan jaringan utilitas agar persoalan kabel semrawut tidak semakin meluas.
Salah satu alternatif yang disebutkannya adalah memanfaatkan pembangunan box culvert untuk menempatkan jaringan utilitas. Dengan demikian, kabel-kabel yang selama ini terpasang di udara dapat ditata melalui fasilitas yang disediakan pemerintah.
Musyafak Rouf juga mendesak Pemkot Surabaya segera mengkaji dan menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penataan Utilitas. Keberadaan regulasi khusus ini sangat penting untuk memastikan pemasangan dan pengelolaan jaringan utilitas di Surabaya berjalan lebih tertib, terencana, serta memiliki kepastian hukum.
Ia menilai, belum adanya perda yang secara khusus mengatur penataan utilitas perlu menjadi perhatian serius pemerintah kota. Terlebih, perkembangan pembangunan dan kebutuhan jaringan telekomunikasi maupun kelistrikan terus meningkat.
Karena itu, Musyafak mendorong Pemkot Surabaya tidak menunda langkah penyusunan regulasi tersebut. Ia juga meminta adanya koordinasi dengan DPRD Kota Surabaya agar usulan pembentukan perda bisa segera dibahas dan diperjuangkan bersama.
“Koordinasi dengan DPRD Kota Surabaya diperlukan untuk bersama-sama mendorong pemerintah kota melakukan kajian dan mengusulkan pembentukan perda penataan utilitas,” menjadi salah satu poin dorongannya
Selain persoalan kabel semrawut, Musyafak menyebut warga juga menyampaikan keluhan mengenai banjir dan akses jalan di kawasan permukiman. Sempitnya gang serta kendaraan yang parkir di tepi jalan turut menjadi persoalan mobilitas masyarakat.
Dia menilai, keterbatasan lebar jalan di kawasan permukiman lama membuat penanganan persoalan tersebut tidak mudah. Karena itu, salah satu hal yang perlu diatur adalah larangan parkir kendaraan di tepi jalan agar akses warga tetap terbuka. (“/fan)

