SURABAYA (global-news.co.id) – Kebijakan pemerintah menghapus tenaga honorer PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan GTT (Guru Tidak Tetap) di lingkup Pemprov Jatim menjadi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sampai tahun 2023 mendapat dukungan penuh dari Komisi A DPRD Jatim.
Anggota Komisi A DPRD Jatim, Reno Zulkarnaen, menegaskan, Pemprov Jatim harus mengalokasikan anggaran untuk rekrutmen tenaga P3K yang akan menggantikan posisi 40 orang PTT/GTT di DPRD Jatim. “Untuk saat ini saya baru mendapat info ada 40 orang tenaga PTT/GTT di lingkup DPRD Jatim. Nah, saya minta Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran untuk mereka sebagai tenaga P3K,” tegas politisi asal Partai Demokrat tersebut di ruang kerjanya, Selasa (19/11/2019).
Namun pihaknya masih menunggu aturan resmi dari Kementerian PAN RB, mengingat deadline pembentukan pegawai P3K sampai 2023. “Karena masih ada waktu empat tahun, maka diharapkan Pemprov Jatim mulai memikirkan anggaran tersebut,” lanjutnya. ani