JAKARTA (global-news.co.id)- Keluarga presiden ke-4 RI, almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menghargai usulan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang memasukkan nama Gus Dur dalam daftar tokoh penerima gelar pahlawan nasional. Putri sulung Gus Dur, Alissa Wahid, mengatakan, bahwa keluarga selama ini tidak pernah mengajukan nama ayahnya untuk mendapatkan gelar tersebut.
“Keluarga selama ini tidak pernah mengajukan (gelar pahlawan nasional, Red.). Kalau ada kelompok masyarakat atau pemerintah yang mengajukan, kami menghargai sebagai bentuk penghormatan atas jasa Gus Dur,” kata Alissa, Selasa (21/10/2025) malam.
Alissa menambahkan bahwa keluarga Gus Dur juga belum mengetahui usulan itu. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengusulkan 40 nama tokoh untuk menerima gelar pahlawan nasional tahun ini.
Salah satu nama yang diajukan adalah Abdurrahman Wahid, yang dikenal luas sebagai tokoh pluralisme dan demokrasi. Gus Dur menjabat sebagai Presiden RI periode 1999-2001. Ia dikenal karena perjuangannya membela hak-hak kelompok minoritas, menegakkan demokrasi, serta memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan.
Selain Gus Dur, ada pula 39 tokoh lain yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk tokoh buruh Marsinah dan Presiden ke-2 RI Soeharto. Usulan ini diserahkan Gus Ipul kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, di Kantor Kementerian Kebudayaan, Selasa (21/10/2025) siang.
“Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah,” kata Gus Ipul. Selanjutnya, daftar nama tersebut akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum peringatan Hari Pahlawan, 10 November mendatang.
Dalam pertemuan dengan Mensos di Gedung E Kementerian Kebudayaan, Senayan, Fadli Zon menjelaskan pengusulan penerima gelar pahlawan nasional melalui proses panjang dengan seleksi ketat serta kajian mendalam hingga seluruh nama dinilai layak.
“Saya telah menerima pengusulan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat 2025. Saya sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tentu menerima ini,” ucap Fadli dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/10/2025).
Sementara itu AMNESTY International Indonesia mengkritik keputusan Kementerian Sosial mengajukan mantan Presiden Soeharto sebagai salah satu calon pahlawan nasional. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai pencalonan itu mencederai nilai-nilai reformasi 1998 yang meruntuhkan kekuasaan Soeharto saat Orde Baru.
Usman Hamid mengatakan niat asli pemerintah akan terlihat kala melanjutkan pencalonan Soeharto sebagai pahlawan. Pencalonan itu mendapat kritikan tajam dari pegiat hak asasi manusia. “Menjadi kian jelas bahwa pemerintahan saat ini ingin meninggalkan nilai-nilai reformasi 1998,” ujar Usman saat dihubungi Selasa, 21 Oktober 2025. * kcm/tmp