Oleh Masdawi Dahlan*
“SAYA hanya titip pada calon presiden, calon wakil presiden yang juga hadir di sini, saya tidak mau sebut siapa. Saya hanya titip, dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini kita harus semua menjaga agar kondusifitas situasi politik itu tetap adem kalau bisa, kalau tidak bisa paling banter hangat tapi jangan panas. Apalagi membawa politik politik sara, politisasi agama. Jangan jangan. Setuju? Sangat berbahaya bagi negara sebesar Indonesia ini …”.
Kalimat di atas adalah sebagian isi sambutan Presiden Jokowi pada saat membuka Munas HIPMI beberapa waktu lalu. Jika dicermati isi pernyataan yang telah viral di media sosial tersebut ada satu poin yang paling menarik dibahas yakni pernyataan Presiden Jokowi terkait dengan masalah politisasi agama. Politisasi agama yang dimaksud adalah issu politik identitas yang salama ini banyak dihembuskan pada umat Islam khususnya kepada Anies Baswedan yang oleh para pembencinya dianggap sebagai sosok capres yang mengusung politik identitas atau politisasi agama.
Secara tersurat pernyataan Presiden Jokowi soal politisasi agama dalam kalimat diatas bukan tuduhan bahwa telah terjadi politisasi agama di Indonesia, namun berupa himbauan agar jangan sampai terjadi politisasi agama, karena dinilai berbahaya bagi bangsa Indonesia yang besar dan plural.
Namun jika dianalisa mendalam lagi, secara tersirat bisa terlihat bahwa himbauan itu sebenarnya bisa jadi berasal dari pemahaman Presiden Jokowi bahwa telah terjadi politisasi agama dalam pemilu di Indonesia. Karena itu dia menyarankan agar fenomena itu jangan sampai terjadi. Jika analisa ini benar, maknanya adalah semakin banyak pihak yang mengganggap bahwa politisasi agama benar benar terjadi dan membahayakan Indonesia. Seorang presiden saja juga menaruh perhatian bahkan khawatir terhadap praktek politik aliran tersebut.
Biasanya selama ini pembicaraan tentang politisasi agama, politik identitas atau politik aliran hanya digembar gemborkan para buzzer, pengamat politik partisan dan cendikiawan tukang yang menjadi corong dari kekuatan politik tertentu. Kini, jika benar bahwa orang nomor satu di Indonesia itu juga ikut dalam diskursus issu tersebut, maka itu menunjukkan bahwa ada masalah dalam pemahaman masyarakat tentang teori demokrasi dan dinamika politik yang berkembang di Indonesia.
Islamophobia
Pengamat politik dan pakar hukum tata negara Refly Harun dalam chanel youtube miliknya, Refly Harun Channel, mengungkapkan bahwa tuduan politisasi agama atau politik identitas yang selama ini berkembang memang ditujukan kepada umat Islam atau gerakan politik Islam. Bahkan secara lebih khusus lagi dia melihat tuduhan itu sangat jelas ditujukan kepada Anies Baswedan yang dituduh sebagai pengusung politik identitas bahkan dijuluki sebagai bapak politik identitas.
Refly Harun menilai tuduhan itu sebenarnya sebuah upaya untuk menjegal laju Anies Baswedan sebagai calon presiden yang terus mendapat dukungan besar dari berbagai elemen masyarakat Indonesia. Dia menilai tuduhan adanya politik identitas sebenarnya bentuk gerakan Islamophobia, sebuah gerakan pembenci Islam yang ingin menghancurkan kekuatan politik Islam, karena kekuatan Islam politik jika dibiarkan akan terus besar dan akan menjadi kekuatan politik yang tidak bisa disaingi, karena umat Islam adalah mayoritas di Indonesia.
Refly Harun menyayangkan karena diantara pihak yang juga ikut mendengungkan tentang politik identitas itu ada yang beradasal dari luar umat Islam. Dia melihat sikap itu dalam posisi yang tidak tepat karena penganut agama non Islam akan sulit mengetahui tentang substansi nilai yang terkandung dalam ajaran Islam.
Tentu saja yang paling banyak tahu dan bisa memahami tentang ajaran Islam khususnya dalam politik adalah umat Islam sendiri. Sebagai agama yang diyakini kebenarannya, maka ajaran Islam oleh umat Islam akan dijadikan sumber nilai dan petunjuk menjalani kehidupannya termasuk dalam bidang politik.
Politisasi Hukum dan Kapital
Pertanyaannya, apakah benar telah terjadi politisasi Islam atau politik identitas dalam konstelasi politik di Indonesia, terlebih tuduhan bahwa Anies Baswedan adalah tokoh pengusung politik aliran tersebut?
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak punya rekam jejak memainkan politik identitas. Dia sangsi terhadap tuduhan sejumlah pihak yang menyebut Anies menggunakan politik identitas sejak menang Pemilihan Gubernur DKI 2017. Menurut dia, narasi itu dibuat untuk menjelekkan nama Anies.
“Di mana politik identitasnya Pak Anies? Di mana rekam jejak politik identitasnya Pak Anies? Saya harus sampaikan ini supaya tidak salah paham. Lihat saja ketika menjadi Gubernur, ketika menjadi aktivis, enggak ada. Itu semua, menurut saya sedang dibuat semacam pembusukan kepada Pak Anies,” katanya di kompleks parlemen, Senayan, sebagaiamana dilansir CNN Indonesia, Rabu (23/11/2022).
Jazilul mengatakan menuduh Anies sebagai pengusung politk identitas sebenarnya arahnya adalah menuduh Islam. Agama Islam, kata dia, kerap jadi korban narasi yang membahayakan dan dimanfaatkan jelang pemilu. Padahal, kata dia, ada masalah besar lain yakni politisasi hukum dan kapital yang nyata dan lebih berbahaya ketimbang meributkan issu politisasi agama. Dia menduga isu politisasi agama sengaja dibuat-buat dan dibiayai pihak tertentu.
Wakil Ketua MPR ini menegaskan agama pada prinsipnya terus menyampaikan kedamaian. Dia menolak jika agama dijadikan jalan mengajarkan kekerasan dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Meski demikian dia mengaku bisa saja ada kelompok yang mengatasnamakan agama, seperti halnya juga politisasi hukum dan kapital, dimana ada segelintir elit kekuasaan yang mengatur soal hukum dan kapital. Kondisi tersebut harus juga diwaspadai.
Fasih Memahami Pancasila
Efendi Choirie (Gus Choi) mantan politisi PKB yang kini menjabat Ketua DFPP Partai Nasdem mengatakan sejarah munculnya tuduhan politik identitas pada Anies Baswedan itu bermula dari kekalahan Basuki Tjahaya Purnana atau Ahok pada Pilkada DIKI Jakarta tahun 2017 lalu. Dia melihat politik identitas dituduhkan pada umat Islam dan Anies secara pribadi, karena saat itu umat Islam mayoritas mendukung Anies, karena marah akibat Ahok menafsirkan ayat Al Quran secara serampangan.
Saat menjadi nara sumber dalam acara talk show di Indonesia Lawyer Club (ILC) di TV One, beberapa hari lalu, Gus Choi menegaskan tuduhan itu harus dibantah, karena ahistoris, tidak sesuai fakta dan itu karangan yang sengaja diframming. Sebelum kekalahan Ahok , kata dia, tidak ada issu politik identitas. Kalau issu politik identitas terus dikembangkan maka pukulannya pada mayoritas yakni umat Islam, umat Islam akan merasa disakiti.
Bagi umat Islam, kata Gus Choi, spesifik bagi Anies dijuluki bapak politik identitas, itu tidak fair dan harus diakhiri. Kedepan para capres dan pendukungnya harus berupaya mengedepankan kompetisi ide gagasan, bagaimana Indonesia kedepan menyelesaikan masalah utang, memperbaiki kesejahreraan rakyat, merealisasikan keadilan hukum dan segala macamnya.
Siapapun yang menjadi warga negra RI, kata Gus Choiri, punya hak yang sama. Dan dia juga menegaskan umat Islam tidak perlu diajari tentang nasionalisme, karena umat Islam sangat fasih menjelaskan butir butir Pancasila dengan dimensi keagamaan yang sesuai sosiologi dan antropologi Indonesia. (*)
*Penulis adalah wartawan Global News.