SURABAYA (global-news.co.id) — Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama pemerintah daerah mendorong integrasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam dokumen perencanaan daerah. Ini dilakukan sebagai upaya mempercepat pencapaian pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul di Indonesia.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Dr Bonivasius Prasetya Ichtiarto SSi, MEng, menekankan pentingnya pembangunan kependudukan yang bersifat multisektor. “GDPK itu menyangkut jumlah, kualitas, persebaran penduduk, hingga data kependudukan. Ini membutuhkan partisipasi seluruh kementerian/lembaga dan dinas di daerah, bukan hanya Kemendukbangga/BKKBN,” ujarnya di Kampus STIESIA, Senin (28/4/2025).
Bonivasius juga mengingatkan, cita-cita Presiden Prabowo Subianto sangat menekankan pada pengembangan sumber daya manusia. “Kalau kita bicara SDM, tidak terlepas dari urusan kependudukan, yang unit terkecilnya adalah keluarga. Ini menjadi amanah kami untuk mensukseskan program Presiden di dua sasarannya terkait SDM,” imbuhnya.
Bonus demografi, juga menjadi tantangan yang disoroti mengingat saat ini penduduk usia produktif (15–64 tahun) mencapai hampir 70%. Diingatkan potensi ini hanya dapat menjadi keuntungan bila kualitas SDM ditingkatkan. “Bonus demografi itu bukan otomatis. Pendidikan, skill, hingga lapangan kerja harus disiapkan. Jangan lupa, sektor informal masih dominan, dan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja juga belum optimal,” terang Bonivasius.
Dalam sesi pemaparan, Kepala Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Jawa Timur, Maria Ernawati, menjelaskan, penyusunan GDPK harus menjadi panduan Pembangunan Jangka Panjang Daerah. “Pemerintah daerah harus mengawal target-target pembangunan SDM setiap tahun, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga kesejahteraan keluarga,” ungkapnya.
Sejumlah daerah di Jawa Timur mendapat apresiasi atas kinerjanya dalam mengintegrasikan GDPK. Kota Batu mencatatkan nilai Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) tertinggi kategori kota sebesar 78,7 disusul Kota Mojokerto (74,4), dan Kota Probolinggo (74,3). Sementara itu Kabupaten Lamongan (73,5) menjadi yang tertinggi di kategori kabupaten.
Dalam aspek ketahanan keluarga, Kota Mojokerto dan Kota Madiun mencapai 100% dalam jumlah Kelompok Kegiatan Berkelanjutan (KKB) mandiri, sementara Kota Surabaya tercatat 98,04%.
Dari sisi pendidikan kependudukan, Kota Surabaya mencatat pembentukan Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan (SSK) terbanyak di tahun 2025, yakni sebanyak 274 SSK. Kabupaten Bondowoso (279 SSK) dan Kabupaten Malang (166 SSK) juga menunjukkan kinerja impresif.
Bonivasius menegaskan, pelaksanaan GDPK harus dikawal berkelanjutan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. “Pembangunan kependudukan adalah investasi jangka panjang. Hasilnya baru akan terlihat 20 tahun ke depan. Karena itu, GDPK harus diimplementasikan dengan konsisten lintas pemerintahan,” pungkasnya. (ret)