GRESIK (global-news.co.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) berencana mewujudkan minimal tujuh koridor dan maksimal 10 koridor Bus Trans Jatim.
Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono mengatakan, saat ini yang sudah ada tiga koridor. Pemprov Jatim akan mengalokasikan anggaran Rp 200 miliar untuk tujuh koridor. Dengan catatan, load factor masing-masing koridor yang sudah beroperasi saat ini.
“Koridor 1 sudah 115 persen, untuk koridor 2 masih 50 persen karena tidak boleh masuk Joyoboyo dan koridor 3 merangkak ke angka 35 persen,” kata Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono, Jumat (15/12/2023).
Diungkapkannya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sudah memerintahkan Dishub Jatim untuk menggarap koridor dari Bunder (Gresik) ke Paciran (Lamongan).
Rute itu akan tersambung ke arah Pulau Bawean, Pulau Pulang Pisau Kalimantan Tengah dan Pelabuhan Garongkong Kabupaten Barru Sulawesi Selatan.
Menurut Nyono, koridor tersebut bukan menambah trayek baru, melainkan scraping. Yakni dua trayek bus yang lama ditukar dengan Bus Trans Jatim.
“Hanya saja yang kami perbaiki adalah layanannya. Seperti tepat waktu, aman, nyaman dan terjangkau,” katanya.
Tahun depan targetnya bisa menyelesaikan satu setengah koridor. Yakni dari Bunder (Gresik) ke arah Paciran (Lamongan), kemudian yang dari Balongpanggang ke arah Bunder.
“Harapan kita selanjutnya adalah koridor Surabaya – Bangkalan. Semua lintasan koridor yang baru, sudah kami study secara ilmiah,” kata Nyono.
Menurutnya, rencana ini siap untuk mendapatkan alokasi anggaran. Nyono mengaku berusaha mengurangi subsidi dengan meluncurkan luxury Bus Trans Jatim.
“Ini untuk menjaring kelas menengah ke atas. Jadi penumpang tidak lagi berdiri, bisa duduk, tidur dan santai. Namun tarifnya berbeda, kalau yang sekarang Rp 5.000, kemungkinan bisa Rp 10.000,” kata Nyono.
Untuk anggaran yang dibutuhkan di tujuh koridor adalah Rp 200 miliar. Dengan syarat load factor masing-masing koridor yang sudah beroperasi saat ini.
Diharapkan, dengan adanya transportasi publik yang murah ini, lanjut Nyono, kemacetan dan kecelakaan bisa dikurangi.
Manfaat lainnya yakni masyarakat Gresik tidak perlu lagi membeli bahan bakar minyak (BBM) dengan adanya transportasi publik.
“Tidak perlu kredit kendaraan, sehingga emisi bisa dikurangi. Dan yang paling penting adalah bisa menurunkan angka kecelakaan,” tutur dia. (ins, rdg)