PAMEKASAN (global-news.co.id) – Total dana DBHCT (Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau) Pemkab Pamekasan tahun anggaran 2023 ini mencapai Rp 134 miliar. Dana itu gabungan dana bagi hasil DBHCT tahun 2023 sebesar Rp 106 miliar ditambah dengan sisa tahun 2022 lalu sebesar Rp 19 miliar dan dana Trensuri Deposito Fasility (TDF) sebesar Rp 9 miliar.
Anggota Tim DBCHT Pemkab Pamekasan Abd. Fata mengatakan sesuai dengn Peraturan Menteri Keuangan dana itu penggunaannya 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat meliputi program kegiatan peningkatan kualitas bahan baku tembakau (DKPP), program pembinaan industri (Disperindag) dan program pembinaan lingkungan atau kegiatan pemberian bantuan sosial (Dinsos).
Yang kedua berupa kegiatan penegakan hukum dengan alokasi dana 10 persen. Kegiatannya meliputi program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (Satpol PP dan bagian Perekonomian) dan program pemberantasan barang kena cukai Ilegal (Satpol PP).
Sedangkan yang terakhir sebanyak 40 % untuk program kegiatan bidang kesehatan. Yang meliputi kegiatan pembinaan lingkungan sosial (Dinkes) dan program pembinaan lingkungan sosial di RSUD Waru.
Abd. Fata menjelaskan dibandingkan tahun 2022 lalu, hasil bagi DBHCT tahun 2023 ini naik sangat drastis. Kalau tahun 2022 lalu Pemkab Pamekasan mendapatkan sebanyak Rp 75 miliar , tahun sekarang mendapat hasil bagi sebesar Rp 106 miliar. Lalu ditambah lagi dengan sisa tahun 2022 dan dana TDF sebesar Rp 9 miliar sehingga total menjadi Rp 134 miliar.
Kenaikan itu, kata Abd. Fata, karena keberhasilan Pamekasan dalam menjalankan program pencegahan atau memberantas rokok ilegal. “Hasil kerja tim dianggap berhasil sehingga kontribusi kemudian pada pembelian cukai tembakau meningkat. Sehingga ada kemungkinan pembagiannya signifkan sekali,” katanya.
Untuk suksesnya penggunaan dana DBHCT tersebut, Abd. Fata mengharap agar para OPD pelaksana program kegiatan yang didanai DBHCT tersebut segera melaksanakan program kegiatannya.
“Sekarang sudah akhir Juni otomatis hanya tersisa beberapa bulan saja. Kami sudah lakukan pantauan pada OPD, tampaknya mereka sudah siap pelaksanaan, bukan hanya siap penganggaran. Tiap bulan juga kami akan lakukan rapat evaluasi,” pungkasnya. (mas)