Sistem rekrutmen atau penerimaan siswa baru untuk tingkat SLTA yakni SMA dan SMK yang diterapkan beberapa tahun terakhir dikeluhkan karena dinilai merugikan bagi sekolah favorit. Juknis rekrutmen yang berasal dari provinsi dinilai mengurangi kesempatan untuk meningkatkan prestasi bagi sekolah favorit.
Oleh MASDAWI DAHLAN, Pamekasan
SEJAK tahun 2017 SMK dan SMA sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun ditarik menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi. Perubahan ini dinilai memunculkan kerugian bagi sekolah dalam system rekrutmen siswa barunya. Karena pola rekrutmen penerimaan siswa baru dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
Drs Muhammad Taufiqurrahman Amin, Kepala SMAN 3 Pamekasan yang merupakan salah satu SMAN unggulan di Pamekasan mengatakan pola rekrutmen siswa baru yang diberlakukan oleh Jawa Timur bersifat seragam dan orientasinya pemerataan.
“Bagi kami yang sekolah favorit, bukan keuntungan tapi kerugian dengan pola yang dibuat oleh Diknas Jatim
ini. Sebelumnya kami bisa rekrut siswa unggul dari PSUB, kita diberi kebebasan ambil jalur lomba lomba mata pelajaran. Siswa dari Bangkalan, Sampang dan Sumenep bisa ke sini, sekarang tidak bisa,” katanya.
Dia mengatakan sejak pola rekrutmen dibuat seragam oleh Jawa Timur, maka prestasi bidang akademik siswa agak merosot. Meski demikian dia mengakui untuk bidang non akademiknya prestasi makin baik. Dia mengaku sudah ada protes ke provinsi, cuma tetap dipertahankan, tidak ada sekolah favorit, pemerataan belajar dan prestasi.
Akhirnya yang diandalkan untuk dapat input siswa baik di SMAN 3 saat ini adalah dengan tetap mengelola lomba mata pelajaran bagi para siswa kelas 3 SLTP, yang dikenal dengan nama Amfibi (Ajang Matematika Fisika Bahasa Inggris dan Biologi).
Dalam lomba ini juara mendapat bonus diterima tanpa tes di SMAN 3 Pamekasan.
Sesuai juknis dari Provinsi dalam rekrutmen siswa baru yakni jalur akademik dan non akademik. Akademik misal juara OSN atau juara lomba lain, diterima dengan diberi sekor. Non akademik, misal ikut kejuaraan cabang olah raga tertentu, ada skornya juga.
Selain itu juga ada jalur Ketua OSIS, yang kemudian disusul dengan jalur istimewa atau golden tiket. Dalam jalur Ketua OSIS semua lulusan SMP yang menjadi Ketua OSIS mendapatkan pintu masuk. Begitu juga dengan jalur golden tiket yakni pintu masuk salah satunya bagi siswa penghafal Al Quran.
Lalu ada jalur perpindahan orang tua, anak buruh. Jalur anak buruh, asalkan bisa menunjukkan kartu orangtuanya sebagai anggota serikat buruh akan diprioritaskan. Lalu anak tidak mampu, dengan menunjukkan KIP kartu Indonesia pintar.
Sementara itu Drs Mohammad Arifin MPd Kepala SMAN 1 Pamekasan mengatakan pemerintah mengubah kebijakan di bidang rekrutmen siswa baru untuk SLTA. Sekolah tidak diperbolehkan menyeleksi siswa yang baik-baik saja. Tetapi sudah diubah menjadi pola zonasi, di mana setiap sekolah tidak bisa menyeleksi anak yang baik-baik saja, tetapi berdasarkan jarak antara sekolah dengan tempat tinggal orangtua.
“Karena itu sekolah di pinggiran dan kota inputnya akan heterogen. Heterogenitas itu sesuai input siswa yang masuk. Kalau dulu bisa menyeleksi ini cari yang terbaik, sehingga wajar prestasinya bagus. Kalau sekarang berangkat dari input yang sama, tergantung input mau diapakan,” katanya.
Karena berangkat dari input yang sama, kata Arifin, maka prestasi itu akan dicapai tergantung dari proses yang dilakukan oleh tiap sekolah. Kalau sebelumnya sekolah berprestasi karena inputnya diseleksi sendiri, sekarang tidak, semuanya sama, tinggal prosesnya bagaimana sehingga prestasi dilihat dari proses di sekolah yang bersangkutan.
“Jadi yang dikehendaki pemerintah agar sekolah prosesnya diperbaiki, mana yang prosesnya baik itulah sekolah berprestasi. Di situ manajemen bagaimana, terutama kepemimpinan, pembelajaran, daya dukung SDM termasuk infrastruktur, juga pendidikan karakter anak didiknya yang akan menumbuhkan prestasi, semangat motivasi anak belajar,” terangnya. (*)