PAMEKASAN (global-news.co.id) – Ribuan tenaga kesehatan (Nakes) di Pamekasan Senin (8/5/2023) melakukan unjuk rasa menolak RUU Kesehatan Omnibus Law, yang kini tengah dalam pembahasan di Komisi IX DPRI bersama pemerintah. Mereka mendatangi kantor DPRD Pamekasan meminta para wakil rakyat mendukung aspirasinya.
Para tenaga kesehatan atau nakes itu berasal dari lima asosiasi profesi bidang kesehatan yang ada di Pamekasan, antara lain Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional (PPN), dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Pamekasan.
Yang menarik dari peserta aksi itu tampak sejumlah dokter yang kini memegang jabatan penting di lembaga pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah, antara lain dr Agus Budi Santoso (Plt Direktur RSUD Smart Pamekasan), dr Nanang Suyanto Direktur RSUD Waru Pamekasan dan tampak pula sejumlah dokter yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas.
Sekitar pukul 09.00 WIB, mereka memulai aksi dengan berjalan kaki dari monumen Arek Lancor ke arah barat menuju kantor DPRD Pamekasan. Sesampainya di Jalan Kabupaten depan kantor DPRD Pamekasan, secara bergantian para koordinator aksi melakukan orasi yang isinya menolak RUU Kesehatan Omnibus Law.
Dalam orasinya mereka menyampaikan bahwa sekali pun melakukan aksi, namun tugas pelayanan kesehatan di unit- unit pelayanan kesehatan tetap berjalan biasa, karena telah dilakukan pembagian tugas yang baik agar masyarakat tidak dirugikan.
“Kami yang hadir dalam aksi turun ke jalan mencapai sekitar 1.367 orang. Sementara yang lainnya tetap melaksanakan tugas memberikan pelayanan di unit- unit pelayanan kesehatan. Jadi kami tetap tanggung jawab atas tugas kami sebagai pelayanan masyarakat,” kata seorang juru bicara aksi.
Setelah pengunjuk rasa tiba di depan pintu masuk kantor DPRD Pamekasan, pada saat itu dengan dikawal oleh petugas Polres Pamekasan, sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Pamekasan telah siap menemui mereka. Antara lain Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Umam, dan tiga orang Ketua Komisi antara laian Ismail SH, H Hosairi dan M. Sahur Abadi.
Dalam unjuk rasa tersebut kordinator aksi membacakan sejumlah pernyatan sikap dari seluruh organisasi profesi kesehatan di Pamekasan yang kemudian diserahkan kepada Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Umam. Mereka juga membubuhkan tandatangan dukungan di atas spanduk yang disediakan oleh para nakes pengunjuk rasa.
Isi dari pernyataan sikap tersebut antara lain mereka menilai bahwa seluruh Undang Undang terkait kesehatan selama ini telah baik dan eksis dan telah pula berjalan efektif membantu menangani permasalahan kesehatan. Jika dilakukan perubahan maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru.
Karena itu mereka menilai bahwa tidak ada urgensi yang mengharuskan pemerintah untuk membuat regulasi baru dalam bentuk RUU Kesehatan Omnibus Law, karena konsep omnibus law sangat berisiko pada pencabutan Undang Undang lain yang selama ini telah menjadi energy dan payung hukum setiap profesi bidang kesehatan.
“Konsep RUU Kesehatan Omnibus law melemahkan eksistensi organisasi profesi terutama pada pasal 314 ayat 1,2,3 dan 4. Dan konsep omnibus law juga berisiko melemahkan sanksi etik anggota organisasi seperti yang tercantum dalam pasal 321, yang belum mengakomudir keterlibatan organisasi profesi,” demikian bunyi sebagian isi pernyataan sikap itu.
Wakil Ketua DPRD Khairul Umum memuji aksi yang dilakukan para Nakes tersebut, karena berjalan tertib dan aman sehingga aspirasinya terkomunikasikan dengan baik dan lancar. Dia menegaskan DPRD Pamekasan mendukung untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI.
“Kami akan minta DPR RI agar aspirasi dari teman- teman Nakes Pamekasan ini jadi atensi dari DPR. Akan kami sampaikan bahwa agar aspirasi ini jadi catatan khusus perkembangan bagaimana pembahasan RUU Kesehatan Omnibus law itu. Kita dukung untuk menyampaikan ke DPR RI, karena itu kewenangan DPR RI, “ katanya. (mas)