SURABAYA (global-news.co.id) – Angka kemiskinan di Kota Surabaya, Jawa Timur, turun selama dua tahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota setempat, Eri Cahyadi dan Armuji.
Data satu tahun terakhir di Pemkot Surabaya mencatat, jumlah warga miskin di Kota Surabaya turun drastis. Pada awal tahun 2022, jumlah warga miskin di Surabaya mencapai 1,3 juta jiwa. Sementara hingga akhir Desember 2022, jumlah warga miskin turun menjadi 219.427 jiwa atau 75.069 KK.
“Maka tahun 2023 ini, 75 ribu KK saya minta sudah kerja semuanya. Dengan model padat karya dan sebagainya, sehingga anggaran ini benar-benar tepat sasaran,” kata Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Senin (27/2/2023).
Menurut dia, dalam setiap tahun, pemerintah selalu menyampaikan besaran anggaran untuk intervensi kemiskinan dan pengangguran. Namun demikian, kata dia, berapa banyak jumlah warga miskin yang berhasil dientaskan melalui anggaran itu tak disampaikan.
“Nah, data-data itu yang saya minta dan Alhamdulillah di tahun 2022, (warga miskin) sudah bisa turun drastis. Berarti di tahun 2023, kemiskinan ekstrem harus nol, stunting harus nol. Ini yang saya minta sehingga anggaran itu benar-benar tepat, tidak hanya menganggarkan,” kata Cak Eri, panggilan akrabnya.
Selama ini, walikota juga menekankan kepada jajarannya agar berani bertanggung jawab terhadap setiap anggaran yang digunakan. Tidak sekadar berkaitan dengan penggunaan anggaran, melainkan juga berapa banyak jumlah warga miskin yang telah mendapatkan manfaat dari anggaran tersebut.
“Jadi teman-teman harus diedukasi, harus bertanggung jawab terhadap anggarannya. Sehingga bisa memaparkan berapa banyak orang miskin dan pengangguran yang sudah terselesaikan dari anggaran yang sudah kita sahkan,” kata dia.
Bagi Cak Eri, pondasi yang kuat untuk birokrasi itu yang akan bisa mensejahterakan umat. Maka dari itu, dia menegaskan, seluruh pejabat struktural sampai wali kota, harus solutif dan berani bertanggung jawab pada setiap apa yang dikerjakan. “Dan perubahan-perubahan itu harus dilakukan dulu dari dalam (internal) reformasi birokrasi,” tuturnya. (pur)