PAMEKASAN (global-news.co.id) –Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan wakilnya Dr Ir RB Fattah Jasin MS, Rabu (4/1/2023) mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waru. Keduanya ingin memastikan rumah sakit yang berada di Desa Waru Barat Kecamatan Waru itu, bisa menerapkan Universal Health Coverge (UHC) mulai 7 Januari 2023.
Kunjungan ini terkait dengan pemutusan kontrak RSUD Waru sebagai mitra Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). BPJS menilai RSUD Waru tidak memenuhi standart untuk bekerja sama karena ketersediaan dokter spesialis anak dan ICU yang tidak memenuhi syarat. Pemutusan kontrak itu menyebabkan RSUD Waru bisa jadi tidak bisa menerapkan UHC.
Ikut hadir mendampingi Baddrut Tamam dan Fattah Jasin, antara lain Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pamekasan dr. Saifuddin, Kepala Bidang IKP Diskominfo Pamekasan Arief Rachmansyah, Kabag Prokopim Nur Arifin, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes Amir Chamdani, dan Camat Waru.
Dalam kunjungan tersebut Bupati melakukan serap aspirasi dengan direktur dan pegawai di RSUD Waru, tujuannya mengetahui penyebab diputusnya kerjasama oleh BPJS dan solusi yang telah dilakukan oleh manajemen RSUD Waru agar rumah sakit tersebut bisa menerapkan UHC pada tanggal 7 Januari 2023 sesuai jadwal yang telah ditentukan.
“Tugas direktur dan kita semua, kita tiga hari lagi sudah UHC. Saya ingin mendengar dari pak direktur bagaimana persiapan UHC ini. Misalnya orang datang alurnya bagaimana, tim teknis itu bagaimana, karena nanti kalau tidak diatur secara detail, pas saling lempar,” kata Baddrut Tamam.
Dia mengaku kaget mendapat kabar adanya pemutusan kemitraan oleh BPJS terhadap RSUD Waru, padahal dalam waktu dekat Pamekasan akan menerapkan UHC, yaitu masyarakat tidak harus membayar biaya pengobatan ketika datang ke fasilitas kesehatan, hanya cukup dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).
“BPJS itu mitra kerja pemerintah, seperti besanan. Kita mau bekerja luar bisa, memastikan UHC clear, pastikan UHC ini jangan sampai ada orang yang tidak terlayani. Kita juga harus memastikan di rumah sakit ini berjalan maksimal dan ideal,” katanya.
Dia menegaskan RSUD sebagai instansi pelayanan kesehatan harus bekerja maksimal dalam semua hal, termasuk penerapan UHC tersebut. Karena itu harus tercipta soliditas didalamnya.
Dikatakan kebaikan yang tidak terorganisasi dengan baik akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisasi.
Baddrut Tamam menegaskan pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada masyarakat melalui program UHC, dengan anggaran mencapai Rp 77 miliar. RSUD Waru, kata dia, harus bisa merealisasikan program UHC demi pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.
“Kalau kita tarik uang itu, BPJS kan nolah-noleh juga. Makanya, pastikan di sini ICU-nya beres, dokter spesialis beres. Bismillah kita RSUD Waru ini maju, berkembang, dan menjadi rumah sakit yang luar biasa,” tegasnya.
“Pak direktur dan semua pegawai di sini mempersiapkan hal teknis dalam realisasi UHC ini, urusan BPJS urusan saya,” imbuhnya.
Direktur RSUD Waru Pamekasan, dr. Nanang Suyanto mengungkapkan, BPJS beralasan instansinya tidak memenuhi standart untuk bekerja sama lantaran ketersediaan dokter spesialis anak dan ICU tidak memenuhi syarat. Dia berusaha untuk memenuhi dua kriteria tersebut agar kembali bisa menjadi mitra BPJS.
“Alhamdulillah untuk ICU kita sudah bisa menyediakan sesuai permintaan, termasuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis anak. Kami laporkan kepada BPJS untuk dilakukan verifikasi ulang agar kami bisa bekerja sama, dan bisa melayani masyarakat dengan baik,” terangnya. (mas)