SURABAYA (global-news.co.id) – Aksi tawuran oleh kelompok remaja di Surabaya yang muncul lagi, menjadi perhatian semua pihak. Termasuk Arif Fathoni, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, yang sebelumnya pernah mengingatkan pihak-pihak terkait.
“Jika panjenengan ingat, dulu saat ada silaturahmi dengan Kapolres KP3, kami (DPRD Surabaya, red) sudah sampaikan terkait seringnya tawuran di daerah Kenjeran dan sekitarnya itu,” ungkap Arif Fathoni, Selasa (5/4) kemarin.
Menurut Thoni-sapaan akrab Arif Fathoni, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan bersama antara Satpol-PP dan tiga pilar untuk mengantisipasi kejadian tawuran.
Pertama, Satpol PP bersama tiga pilar (TNI, kepolisian dan jajaran samping lainnya) mengintensifkan kembali patroli ke tempat-tempat yang sangat rawan gangguan Trantibum yang cukup tinggi.
“Kedua, pelaku baksi tawuran rata-rata berusia anak-anak di bawah 19 tahun. Artinya mereka masih berstatus pelajar SMP maupun SMA,” katanya.
Tentunya, kata Thoni, pemerintah kota sudah mempunyai data tempat yang berpotensi kerawanan sosial di daerah tertentu namun tidak terjadi di seluruh Kota Surabaya
“Maka Satpol PP bersama tiga pilar dan Dinas Pendidikan juga Asisten bagian Pemerintah Kota untuk melakukan penyisiran terhadap wilayah yang sering terjadinya tawuran,” tuturnya
Ketiga, aksi tawuran yang berstatus pelajar SMA itu memang kewenangannya di pemerintah provinsi. “Tetapi lurah dan camat yang terkait untuk bisa memberikan pendampingan dan pembinaaan, agar pelajar (SMA red) tidak ikut-ikutan aksi tawuran,” katanya.
Meski demikian, kata Thoni, memang di usia (SMA) itu rentan untuk mencari jatidiri yang pada akhirnya salah pergaulan. “Akhirnya ya mau tidak mau seperti itu salah jalur,” katanya
Mereka, lanjutnya, masih mencari proses jatidiri yang luar biasa maka hal itu tidak bisa hanya asal mengecam. Tetapi, bagaimana Dinas Pendidikan dan bagian Pemerintah Kota Surabaya juga ikut aktif menggerakkan lurah dan camat untuk melakukan pemetaan dan pendampingan.
Thoni meminta agar seluruh instrumen Pemkot juga harus terlibat bergerak jangan hanya mengandalkan Satpol PP. “Saya pikir seluruh instrumen Pemkot juga harus ikut bergerak antisipasi itu,” tuturnya
Thoni kembali mendorong lurah, camat, dan Dinas Pendidikan juga bergerak aktif. “Mudah-mudahan di kemudian hari tidak ada kenakalan remaja lagi yang menjerumus ke aksi-aksi anarkis yang merugikan kepentingan umum maupun fasilitas umum,” katanya.
Terkait tindakan tegas terhadap pelaku aksi tawuran, menurut praktisi hukum ini, hukum tetap harus dijalankan jika menyangkut korban. “Saya pikir kalau sudah menyangkut korban ya hukum tetap harus dijalankan,” ujarnya. (pur)