SURABAYA (global-news.co.id) – Menjelang batas akhir, Pemprov Jatim belum memutuskan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 karena masih mempertimbangkan kenaikan UMP antara Rp 22.700 atau Rp 100.000. UMP selanjutnya menjadi dasar penentuan UMK (Upah Minimum Kab/Kota) 2022.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, Himawan Estu Bagijo, mengatakan, saat ini Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta Disnaker untuk melakukan konsultasi ulang terkait UMP terutama jika diperkenankan naik hingga Rp 100.000, bahkan sampai Rp 300.000 seperti keinginan serikat pekerja.
“Ibu Gubernur tetap meminta untuk konsultasi ulang dengan Kemenaker terkait argumentasi yang disampaikan oleh pekerja, karena UMP kita dengan kenaikan Rp 22.700 itu masih belum membuat UMK up [naik] dari itu. Apakah bisa diperkenankan kalau ditingkatkan sampai Rp 100.000,” ujarnya, Rabu (17/11).
Namun begitu, lanjutnya, batas akhir penetapan UMP Jatim 2022 adalah 19 November 2021, sehingga masih ada waktu untuk melakukan konsultasi dengan Kemenaker.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim, Ahmad Fauzi, mengatakan para pekerja sudah menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Jatim sebagai penentu UMP dan UMK, meskipun tetap mengacu pada PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yakni penghitungan upah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
“Maka dari itu, kami bulat meminta kenaikan UMP, sebab UMP di Jatim itu masih terendah di seluruh Indonesia, walaupun UMP itu hanya syarat dan umurnya hanya 10 hari karena setelah itu diberlakukan UMK [Kota/Kabupaten],” ujarnya.
Menurutnya, dengan nama besar Provinsi Jatim, sangat tidak pantas jika UMP Jatim berada di bawah angka Rp 2 juta. “Jadi kami menyuarakan untuk menetapkan kenaikan upah sebesar Rp 300.000,” imbuhnya. (pur, fan, ins)