JAKARTA (global-news.co.id) – Realisasi pendapatan negara hingga akhir Juli 2020 tercatat mencapai Rp 922,2 triliun atau 54,3% dari target perubahan APBN dalam Perpres 72 tahun 2020 sebesar Rp 1.699,9 triliun. Pendapatan tersebut turun 12,4% (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebesar Rp 1.052,4 triliun.
“Realisasi pendapatan hingga akhir Juli Rp 922,2 triliun. Ini adalah 54,3 persen dari Perpres 72 sebagai landasan APBN terbaru,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konfrensi pers virtual, Selasa (25/8/2020).
Dia mengatakan pertumbuhan pendapatan ini minus 12,4% yang disebabkan salah satunya karena semakin banyak masyarakat dan dunia usaha memanfaatkan insentif pajak. Sedangkan dari sisi penerimaan perpajakan sudah Rp 711,0 triliun atau setara 50,6% dari target pendapatan perpajakan sebesar Rp 1.404,5 triliun.
“Pendapatan perpajakan ini juga mengalami kontraksi sebesar 12,3 dari periode yang sama tahun lalu,” katanya
Dia menerangkan, kinerja pendapatan dari pajak dan bea cukai dimana keduanya mengalami penurunan namun pertumbuhan pajak menyentuh level minus sedangkan bea cukai masih positif.
“Kalau kita breakdown pajak dan bea cukai, untuk pajak terkumpul Rp 601,9 triliun atau 50,2% dibandingkan target Perpres 72 yang sebesar Rp 1.198,8 triliun. Namun kalau kita lihat dari sisi growth dibanding tahun lalu minus 14,7%,” ungkapnya.
Sementara pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami penurunan disebabkan harga komoditas yang menurun bahkan sebelum ada pandemi COVID-19. Namun hingga Juli 2020, sudah berhasil terkumpul 71% dari target. Sektor ini juga PNBP mengalami dampak yang sama karena harga komoditas mengalami pukulan dibandingkan kondisi sebelum COVID-19.
“Sehingga kita mengumpulkan Rp 208,8 triliun atau 71% di dalam Perpres, namun dibanding tahun lalu negative growth 13,5%. Dalam PNBP juga termasuk dividen dan surplus Bank Indonesia yang mengalami perubahan sangat besar,” pungkasnya.
Realisasi Makro Meleset
Sri Mulyani juga angkat bicara mengenai realisasi asumsi makro tahun 2019 yang dinilai banyak meleset dari target. Hal ini seiring beberapa fraksi di DPR RI yang kerap mengkritisi target ekonomi di 2019.
“Pemerintah menyadari bahwa target pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan dalam RPJMN 2015-2019 masih belum mampu dicapai. Namun pemerintah tetap berupaya untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi nasional agar meningkat setiap tahunnya,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna, Gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat, Selasa (25/8/2020).
Dia melanjutkan akan memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang terjaga di kisaran 5% hingga akhir 2019 lalu yang diyakini mampu memutar roda aktivitas sektor riil dan investasi hingga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat Indonesia sehingga tingkat pengangguran dan kemiskinan secara bertahap dapat diturunkan. “Hal ini dilihat dari tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan rasio gini yang semakin membaik,” imbuhnya.
Dia menambahkan pemerintah senantiasa berkomitmen untuk terus melakukan upaya perbaikan pengelolaan fiskal agar semakin sehat dan berkelanjutan dilakukan antara lain dengan terus mendorong optimalisasi pendapatan negara meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja negara dan mengembangkan pembiayaan yang inovatif. jef, sin, ins