Walikota Tri Rismaharini sempat sujud dua kali di hadapan salah satu dokter saat menggelar audiensi dengan para Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jawa Timur di Dapur Umum Balai Kota Surabaya, Senin (29/6/2020).
SURABAYA (global-news.co.id) — Walikota Surabaya Tri Rismaharini membuat geger masyarakat. Saat menggelar audiensi dengan para Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jawa Timur di Dapur Umum Balai Kota Surabaya, Senin (29/6/2020), Walikota Risma sempat sujud dua kali di hadapan mereka.
Saat itu, ada salah satu dokter yang bertugas di RSU dr Soetomo menjelaskan bahwa banyak rumah sakit saat ini penuh. Ia juga menjelaskan bahwa masih banyak warga yang tidak menaati protokol kesehatan.
Walikota Risma pun menjelaskan bahwa sudah berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan pihak RSU dr Soetomo. Namun, ketika hendak mengirimkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD), pihak RSU dr Soetmo menolaknya.
“Saya tidak bisa bantu ke sana Pak, padahal rumah sakit lain kami bisa,” kata Walikota Risma.
Pemkot Surabaya memang rutin memberikan bantuan, terutama APD ke rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kota Surabaya. Bahkan, ketika ada bantuan APD dari pihak swasta, Walikota Risma sendiri yang mengatur pembagian APD tersebut, sehingga tidak numpuk di Balai Kota Surabaya. Rumah sakit yang diberikan bantuan APD itu tidak pandang bulu, hampir semua rumah sakit yang diberikan oleh pemkot, namun RSU dr Soetomo yang menolak menerima bantuan tersebut.
Di samping itu, Walikota Risma juga menjelaskan bahwa selama pandemi COVID-19 ini, dia beserta jajaran Pemkot Surabaya sudah bekerja keras mati-matian untuk menangani pandemi global ini. Ia juga mengakui bahwa tidak ingin ada warga Kota Surabaya yang mati karena COVID-19, namun juga tidak ingin ada warga Kota Pahlawan yang mati karena kelaparan.
“Kami ini sudah bekerja keras, berat. Apa dikira saya rela warga saya mati karena COVID-19 atau mati karena tidak bisa makan?. Pak, semalam saya dan Linmas sekitar pukul 03.00, masih ngurusi warga bukan Surabaya, warga bukan Surabaya aja kami masih urus, apalagi warga Kota Surabaya,” katanya.
Menurutnya, persoalan kesehatan atau COVID-19 dengan persoalan ekonomi di Kota Surabaya harus berjalan seimbang. Namun, protokol kesehatan harus selalu diutamakan, makanya demi menjamin dan mendisiplinkan warga supaya terus menjaga protokol kesehatan, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Satpol PP terus menggelar operasi dan razia setiap harinya. Bahkan, jika menemui warga yang tidak memakai masker, mereka langsung menyita KTP-nya. Bagi yang tidak membawa KTP, langsung diberi sanksi sosial, seperti dihukum joget di pinggir jalan, menyapu jalan dan bahkan diminta merawat pasien di Liponsos Keputih.
Pada kesempatan itu, ada juga keluhan tentang rumah sakit yang penuh karena pasien itu baru dipulangkan setelah melakukan tes swab 2 kali. Sedangkan pihak rumah sakit, tidak mau memulangkan pasien tersebut karena tidak bisa diklaim ke BPJS.
Menanggapi keluhan tersebut, Walikota Risma langsung meminta supaya pasien itu dikeluarkan.
“Kalau memang tidak bisa diklaim ke BPJS, silakan klaim kepada kami. Sejak awal saya sudah sampaikan itu,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita memastikan bahwa Pemkot Surabaya melalui Dinas Kesehatan Surabaya setiap hari selalu rutin melakukan koordinasi kepada semua rumah sakit di Kota Surabaya. Rumah sakit yang dilakukan dengan keliling itu untuk memastikan ketersediaan tempat tidur dan jumlah pasien yang sedang dirawat.
“Kenapa kami melakukan itu setiap hari? Karena tidak semua rumah sakit entry data pasien, sehingga kami harus mendatangi rumah sakit itu setiap harinya, yang mana sering tidak entry data dan yang mana yang tidak tepat waktu melaporkan pasiennya,” ujar Feny-sapaan Febria Rachmanita.
Feny mengakui, koordinasi itu memang terkadang tidak langsung dengan direksinya, tapi biasanya dengan rekam mediknya, dengan perawatnya atau dokter jaganya. Makanya, Feny memastikan bahwa tidak benar jika ada tuduhan miring tentang tidak adanya koordinasi antara Dinkes dengan pihak rumah sakit. “Kalau tidak koordinasi, pasti kami tidak punya data,” katanya.
Ia juga menjelaskan pihaknya harus tahu tentang data pasien itu karena untuk kepentingan tracing yang dilakukannya setiap hari. Dengan masifnya tracing itu, maka penularan virus tersebut bisa segera dicegah.
“Kami juga punya data bahwa saat ini ada sebanyak 429 tempat tidur kosong di 50 rumah sakit di Surabaya, kami tahu karena kami keliling ke rumah sakit itu,” pungkasnya. pur, ins