JAKARTA (global-news.co.id) — Anggota DPD RI Fahira Idris mengharapkan pertengahan Juli tidak menjadi patokan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memulai tahun ajaran baru. Alasannya, pandemi COVID-19 di Indonesia pada kurun waktu itu belum ada tanda-tanda mereda.
Walau pembukaan aktivitas belajar di sekolah disertai penerapan protokol kesehatan, tetap saja berisiko terjadinya penularan virus Sars Cov-II. “Saya harap semua bersabar sampai kondisi benar-benar aman dan nyaman. Jika berpatokan pertengahan Juli tahun ajaran baru, orangtua akan waswas, tidak ikhlas, dan suasana belajar mengajar tidak akan menyenangkan,” tutur senator asal DKI Jakarta itu dalam keterangan tertulis, Minggu (17/5/2020).
Yang mengkhawatirkan dari pembukaan sekolah itu, ruang interaksi siswa-siswi dengan orang lain bukan hanya di sekolah. Mereka akan bertemu dengan banyak orang di transportasi umum. Dalam kondisi tidak normal seperti ini, menurut Fahira, pilihannya hanya satu, yakni mengambil kebijakan yang mengutamakan keselamatan dan risiko paling minim.
“Walau kebijakan ini harus mengorbankan hal-hal lain. Bukan hanya untuk bidang pendidikan, tetapi juga untuk bidang kehidupan lain,” terangnya.
Untuk diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana membuka sekolah pada pertengahan Juli nanti. Sayangnya Juli diperkirakan kasus positif
COVID-19 di Indonesia belum mereda.
Fahira kembali mengingatkan lebih baik Kemendikbud membenahi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Sistem itu dikeluhkan oleh guru, siswa, dan orangtua. Masalah cukup banyak, mulai dari beban untuk membeli kuota internet, kurangnya penguasaan teknologi, tidak memiliki gawai, dan jaringan internet. “Masih banyak siswa yang tidak mempunyai fasilitas pendukung utamanya, misalnya ponsel, karena keterbatasan ekonomi,” pungkasnya. jef, tri