JAKARTA (global-news.co.id) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjamin keamanan data 266 juta penduduk. Jaminan itu disampaikan menjelang pelaksanaan sensus penduduk yang akan digelar pada tahun ini.
Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri I Gede Suratha mengatakan data tersebut telah diserahkan pada 25 November 2019. Penghimpunan data dilakukan per Juni 2019.
“Data kependudukan kita sampai saat ini aman,” ujarnya dalam diskusi yang bertajuk ‘SP2020: Satu Data Indonesia’ di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).
Tidak hanya data, Gede memaparkan, sistem informasi administrasi kependudukan yang dikelola sampai saat ini masih terjamin keamanannya. Dia menyebut, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) ikut memberi pendampingan mengenai keamanan data. “Dan mudah-mudahan tidak ada yang berhasil menembus dan sampai saat ini belum ada yang melaporkan bisa menembus ke database kependudukan kita,” katanya.
Gede berharap tidak ada unsur kesengajaan atau tindak kejahatan yang dapat mempengaruhi keamanan data penduduk. “Jadi, mudah-mudahan ini dijaga oleh kita semua,” ujar Gede.
Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) 15 Februari 2020 hingga 31 Maret 2020. Pencatatan data kependudukan dilakukan secara online. Pencatatan kependudukan menggunakan metode kombinasi data registrasi yang relevan dengan sensus yang dilengkapi sampel survei. Setelah sensus online akan dilanjutkan pada sensus wawancara pada Juli 2020. Bagi yang tidak terdata secara online akan dilakukan pendalaman data kependudukan secara sampling April 2021.
Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Pungky Sumadi mengatakan, SP2020 dilakukan untuk menghasilkan data kependudukan yang akurat, mutakhir dan terbaru. Data ini dinilai sangat penting untuk perencanaan pembangunan nasional maupun pengambilan kebijakan di segala bidang. “Kalau datanya berbeda-beda tapi tujuannya sama, akan susah. Kesimpangsiuran data menyebabkan kebijakan tak optimal” ujar Pungky di acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk, SP2020: Satu Data Indonesia di Ruang Serba Guna Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta, Kamis (13/2/2020). ejo, ine