SURABAYA (global-news.co.id) – Minimnya penyerapan anggaran hampir di semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkup Pemprov Jatim disesalkan DPRD Jatim. Tercatat hingga akhir 2019 penyerapan anggaran hanya mencapai sekitar 80 persen.
Ketua Komisi B DPRD Jatim Aliyadi menegaskan kondisi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang pada akhir tahun bisa mencapai 100 persen. Pada 2019 ini hanya sekitar 80 pesen. Meski demikian pihaknya tetap memberikan apresiasi kepada seluruh OPD di lingkup Pemorov Jatim. Mengingat pada pertengahan Juli, penyerapan anggaran hanya tercapai antara 30 sampai 40 persen.
Ditambahkannya, rendahnya penyerapan anggaran ini dikarenakan Sumber Daya Manusianys (SDM) yang kurang mumpuni. Akibatnya rakyat yang dirugikan.
“Jujur setelah saya pelajari, memang kualitas SDM di lingkup Pemprov Jatim banyak yang kurang mumpuni. Barangkali ini bisa menjadi evaluasi bagi gubernur untuk mencari tenaga yang andal di setiap OPD sehingga dapat mengelola anggaran secara maksimal. Dan yang terpenting kepentingan rakyat dapat diselesaikan,”tegas politikus asal PKB Jatim ini, Senin (23/12/2019).
Apakah rendahnya penyerapan anggaran OPD karena takut KPK? Aliyadi menegaskan jika hal itu bukan menjadikan alasan. Selama mereka berpegang teguh pada aturan yang ada, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. ani