LAMONGAN (global-news.co.id) –Panitia seleksi terbuka jabatan atau yang kerap disebut sebagai lelang jabatan pimpinan tinggi pratama Kabupaten Lamongan sudah menutup pendaftaran peserta sejak 18 Januari. Hingga saat ditutup pukul 15.00, panitia mencatat ada 61 PNS di Lamongan yang mendaftar.
Seperti diketahui, usai mutasi di penghujung 2016 lalu, masih menyisakan 12 posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) yang masih lowong. Pengisian posisi jabatan yang dulu setara eselon II tersebut kemudian dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka jabatan atau lelang jabatan.
Dan hasilnya, ada 61 PNS Pemkab Lamongan yang mendaftar untuk mengikuti lelang jabatan. Untuk setiap jabatan, setidaknya sudah terdaftar empat PNS calon peserta lelang jabatan.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ismunawan melalui Kabag Humas dan Protokol Agus Hendrawan, usai menutup pendaftaran lelang jabatan, pansel saat ini mulaui melakukan seleksi administrasi.
“Pansel akan mengumumkan hasil seleksi administrasi tersebut. Karena untuk bisa mengikuti proses selanjutnya, pendaftar harus memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan sebelumnya,“ ujarnya.
Jadwal selanjutnya, bagi calon peserta yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti tes kesehatan dan psikologi pada 20 hingga 21 Januari. Kemudian pada 23 hingga 27 Januari Pansel akan melaksanakan seleksi kompetensi manajerial atau assessment center.
“Pada 7 Februari, sebagaimana jadwal tahapan yang sudah diumumkan, Pansel akan mengumumkan hasil seleksi kompetensi manajerial dan tes kesehatan serta psikologi. Peserta yang lolos selanjutnya harus mengikuti seleksi kompetensi bidang oleh Pansel berupa makalah, wawancara, dan penelusuran rekam jejak,“ katanya.
Jika semua tahapan berjalan lancar, pansel akan mengumumkan mereka yang dinyatakan lulus seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tersebut pada 14 Februari.
Ke-12 JPTP yang masih kosong di Lamongan adalah Asisten Administrasi, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan serta Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.(mim)