Reykjavik (Global News)-Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson mengundurkan diri Rabu (5/4/2016), menjadi korban pertama dari pembocoran dokumen-dokumen sebuah firma hukum Panama.
Dokumen-dokumen tersebut memperlihatkan para politisi dan tokoh-tokoh publik di dunia menyimpan kekayaan mereka di luar negeri untuk menghindari pajak (offshore).
Di dalam “Panama Papers”, istri perdana menteri itu memiliki sebuah perusahaan “offshore” dengan klaim-klaim besar di bank-bank Islandia, suatu konflik kepentingan yang tak dinyatakan bagi Gunnlaugsson, membuat marah banyak orang. Mereka melempar telur-telur dan pisang-pisang di jalan-jalan sebagai protes dan menyerukan pengunduran dirinya.
Bank-bank bankrut ketika krisis finansial global terjadi pada 2008 dan banyak orang Islandia menyalahkan para politisi karena tidak mengekang krisis akibat utang dan mengatasi resesi yang dalam.
Lebih 11,5 juta dokumen, yang dibocorkan dari firma hukum Mossack Fonseca dari Panama, telah menyebabkan kemarahan publik atas bagaimana mereka yang berpengaruh dan kaya mampu menyembunyikan kekayaan mereka dan menghindari pajak sementara banyak orang menderita dan mengalami kesulitan.
Mossack Fonseca, yang memiliki spesialisasi dalam pendirian perusahaan-perusahaan “offshore”, membantah melakukan kesalahan. Pada Selasa, pemerintah Panama berusaha membela reputasi negaranya.
Kepala staf Presiden Panama Juan Carlos Varela mengatakan dalam jumpa pers bahwa pemerintah dapat membalas setelah Prancis mengumumkan bahwa pihaknya akan memasukkan negara Amerika Tengah itu ke dalam daftar hitam dari jurisdiksi pajak yang tidak kooperatif. Pejabat itu Alvaro Aleman mengatakan bahwa tak ada perusahaan Panama yang ditemukan melakukan kejahatan.
“Kami tidak akan membiarkan Panama digunakan sebagai kambing hitam oleh pihak-pihak ketiga. Tiap negara (yang tersangkut) bertanggung jawab,” tambahnya.
Presiden itu telah menginstruksikan kementerian luar negeri untuk mengontak seluruh negara yang tersangkut (jumlahnya puluhan), kata Aleman.
Di antara nama-nama yang disebutkan dalam dokumen-dokumen ialah kawan-kawan dari Presiden Rusia Vladimir Putin, keluarga para pemimpin China, Inggris dan Pakistan dan presiden Ukraina.
Gunnlaugsson mundur menjelang pemungutan suara untuk menyatakan mosi tidak percaya yang direncanakan, beberapa jam setelah meminta presiden membubarkan parlemen, suatu langkah yang hampir akan mengarah kepada penyelenggaraan pemilihan baru.
Wakil pemimpin Partai Progresif, Sigurdur Ingi Johannsson, mengatakan kepada wartawan bahwa partai itu akan mengusulkan kepada mitra-mitra koalisinya dalam Independence Party bahwa ia sendiri akan menjadi perdana menteri baru.(ant)