Jatim – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menyambut positif langkah Gubernur Jatim yang mengusulkan kepada pemerintah pusat agar menggratiskan semua kendaraan yang lewat Jembatan Surabaya – Madura (Suramadu). Bahkan DPD RI siap ngajukan surat ke Presiden RI untuk menguatkan usulan Gubernur tersebut.
“Kami perwakilan masyarakat Jatim yang berada di pusat atau duduk sebagai anggota DPD siap untuk mengirimkan kembali surat ke Presiden, terkait penggratisan Jembatan Suramadu,” tegas Ketua Komite II DPD RI, Ahmad Mawardi dikonfirmasi, Kamis (7/1).
Dikatakannya, dengan digratiskannya Jembatan Suramadu akan mengurangi disparitas wilayah Madura dengan daerah lain di Jatim. Untuk itu, pihaknya akan menggalang suara tiga anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Jatim untuk mendukung usulan itu. “Apalagi selama ini, perekonomian daerah di Madura masih tertinggal dengan Surabaya yang jaraknya cukup dekat,” katanya.
Usulan itu sebagai langkah untuk menekan biaya distribusi barang khususnya produk asal Madura yang akan dikirim ke daerah lain. Selama ini produk unggulan Madura selalu kalah bersaing karena biaya produksinya lebih tinggi, karena ongkos angkut lebih mahal.
Karena itu, dibebaskannya tarif tol roda empat kata dia agar produk Jawa Timur, khususnya asal Pulau Madura bisa berdaya saing di pasaran dengan produk dari luar Jawa Timur, karena jika tarif tol dihapus, otomatis juga akan mengurangi ongkos produksi, sehingga di pasaran lebih murah.
Sementara itu, Tarif Tol Suramadu, untuk jenis kendaraan golongan I (sedan, jip, pick up/ truk kecil dan bus) dipatok Rp 30.000. Untuk kendaraan golongan II (truk dengan dua gandar) Rp 45.000, kendaraan golongan III (truk tiga gandar) Rp 60.000, sementara golongan IV (truk empat gandar) Rp 75.000. Pada Juni 2015, pemerintahan Jokowi menghapus biaya masuk Tol Suramadu untuk roda dua. Kebijakan itu bersamaan dengan kebijakan diskon 35 persen untuk masuk tol selama musim lebaran 2015.
Meski Jembatan Suramadu digratiskan, senator muda asal Madura ini yakin tidak akan berpengaruh besar pada penyeberangan Ujung-Kamal. Sebab, masyarakat sekitar akan tetap menggunakan moda ini, karena jarak ke Suramadu relative jauh.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim menyambut positif dan mendukung usulan gubernur terkait dengan penggratisan semua buat kendaraan yang melintas dii Suramadu. bahkan usulan ini sudah disampaikan ke BPWS maupun Komisi V DPR RI saat berkunjung ke Madura. Meski demikian pihaknya masih menunggu keseriusan dari BPWS demi meningkatnya perekonomian masyarakat Madura. Sementara Komisi V DPR RI menyetujui usulan DPRD Jatim tersebut
“Intinya penggratisan Jembatan Suramadu, demi mendorong perekonomian masyarakat Madura lebih meningkat. Mengingat dengan berdirinya jembatan Suramadu sejak lima tahun lalu sampai saat ini tidak sedikitpun membawa perubahan bagi perekonomian di Pulau Madura,” tegasnya.