Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) agar tidak berleha-leha memasuki tahun 2016 ini. Tahun 2016 ini disebut Presiden sebagai Tahun Percepatan Kerja, karena Presiden merasa ada beberapa bagian wilayah K/L yang masih bekerja denganspeed kurang.
“Maka tahun percepatan kerja ini tidak lagi Tahun Ayo Kerja tapi sudah ada penekanan untuk mempercepat pekerjaan karena Presiden menginginkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 ini harus jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015 yang lalu,” kata Seskab Pramono Anung kepada wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1) siang.
Pramono menjelaskan, pada Rabu lusa (6/1) secara simbolik mungkin Presiden akan hadir di salah satu Kementerian untuk memulai bahwa apa yang namanya program tidak lagi seperti dulu pada bulan April, Maret, atau Juni, sekarang begitu tahun baru, awal tahun sudah kita mulai.
Menurut Seskab, dalam Sidang Kabinet Paripurna itu juga, Presiden Jokowi meminta agar 17 kementerian yang memiliki program promosi ekspor tidak melakukannya secara kecil-kecilan dan terpisah, sehingga tidak berjalan dengan baik. Namun akan dipersatukan, ada yang menangani untuk Badan Promosi Ekspor Nasional.
“Maka dengan demikian, tidak lagi harus tersebar di 17 Kementerian, hanya pada satu badan, badan ini yang bertanggung jawab pada seluruh promosi yang berkaitan dengan perdagangan, perindustrian, kemudian pariwisata dan sebagainya,” terang Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung.
Hal lain yang menjadi penekanan Presiden adalah revaluasi aset dan tax amnesty harus diselesaikan pada tahun ini, karena ini menjadi dasar, menjadi pondasi pada perekonomian kita pada tahun 2016-2017 menjadi lebih baik, dan Presiden selalu menekankan karena ini tahun kompetisi apalagi sudah MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), tidak punya pilihan bangsa Indonesia harus siap dan pasti siap.
Menjawab pertanyaan wartawan, Seskab Pramono Anung menjelaskan, sesuai dengan arahan Presiden waktu di Bogor, sekarang yang harus dilakukan adalah perubahan nomenklatur di masing-masing kelembagaan.
Ia menyebutkan, sekarang dipakai bahasa yang sederhana Presiden dan Wakil Presiden disebut dengan bahasa bercanda, ‘bahasa Susinisasi’ yaitu di Kementerian Kelautan dan Perikanan, diminta untuk K/L yang lainnya untuk melakukan seperti itu karena dengan penyederhanaan itu bisa didapatkan efisiensi.
Sebagai contoh di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang di bawah Pak Anies, lanjut Pramono, telah dilakukan penyederhanaan Rp2,7 triliun yang bisa di-saving. Di tempat-tempat lain akan dilakukan hal yang sama, di tempat Bu Susi kurang lebih Rp2 triliun.
“Ada memang kementerian yang belum melakukan, nah kementerian yang lain itulah yang di-speed up, yang disebut oleh Presiden tahun percepatan kerja tadi”, jelas Seskab.