Oleh: Moch Alfin Hadi
(Mahasiswa Magister UINSA Surabaya)
BELAKANGAN publik digegerkan oleh video seolah-olah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut guru adalah “beban negara”. Namun terbukti, video itu hasil deepfake. Tapi di forum resmi dalam pidatonya di Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri ITB, Sri Mulyani sebenarnya menyinggung soal rendahnya gaji guru dan dosen, lalu mempertanyakan apakah seluruh pembiayaan harus ditanggung negara atau bisa ada partisipasi masyarakat.
Meski begitu, pernyataan ini tetap menuai kritik karena dinilai tidak berempati pada dunia pendidikan. Sehingga persepsi kita tetap, hanya beda diksi saja bahwa “kesejahteraan guru dan dosen dinilai adalah sebuah beban”.
Pernyataan itu semakin menguatkan kesan bahwa pemerintah kerap melihat persoalan pendidikan semata-mata dari kacamata angka fiskal, bukan dari realitas sosial yang dialami para pendidik. Padahal, guru dan dosen bukan sekadar “pos anggaran”, melainkan penopang utama keberlanjutan bangsa. Menghitung gaji guru hanya sebagai beban sama saja dengan menilai masa depan generasi Indonesia sebagai neraca rugi-laba, bukan sebagai investasi jangka panjang yang menentukan arah negeri ini.
Jurang Kesenjangan yang Menyakitkan
Kontrasnya, di sisi lain, alokasi belanja negara untuk para politisi justru nyaris tak pernah dipersoalkan. Padahal ada ironi yang terlalu telanjang untuk ditutupi bahwa gaji anggota DPR bisa mencapai lebih dari 69 juta rupiah per bulan, belum termasuk fasilitas mobil dinas, rumah dinas, tunjangan perjalanan dan dana aspirasi yang nilainya bisa menembus miliaran rupiah per tahun.
Sementara itu, ribuan guru honorer masih menerima Rp300 ribu-Rp1 juta per bulan, jumlah yang bahkan kalah dengan upah buruh harian. Seorang dosen muda bergelar magister di perguruan tinggi negeri pun hanya digaji sekitar Rp2,5 juta-Rp3 juta per bulan.
Jika dibandingkan, jurang kesejahteraan ini lebih mirip sebuah lelucon pahit ketimbang kebijakan negara. Karena gaji DPR cukup untuk membeli mobil mewah, gaji guru honorer bahkan tak cukup untuk membeli beras sebulan. Lalu, kenapa ketika menyangkut guru dan dosen, negara tiba-tiba begitu berhitung dan mempertanyakan siapa yang harus menanggung? Mengapa mendidik jutaan anak bangsa dianggap beban, sementara membiayai segelintir elit politik dianggap kewajaran?
Lebih memilukan lagi, di pelosok-pelosok negeri masih banyak guru yang bahkan tidak menerima gaji berbulan-bulan. Mereka bertahan bukan karena honor resmi dari pemerintah, melainkan dari iuran seadanya yang dikumpulkan murid-murid atau orang tua siswa.
Ada guru yang hanya diberi upah berupa beras, hasil kebun, atau sekadar uang transpor untuk datang ke sekolah. Bahkan, ada yang rela mengajar tanpa dibayar sama sekali, hanya demi memastikan anak-anak desa tetap bisa membaca, menulis, dan berhitung.
Suara Lebih Mahal daripada Ilmu
Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya memanggul beban masa depan bangsa, apakah anggota DPR dengan segudang janji politik atau guru dan dosen yang setiap hari mencetak generasi penerus? Logika sehat akan menjawab: tanpa guru, tidak ada politisi, tanpa dosen, tidak ada pemimpin. Tetapi kenyataan di Indonesia justru terbalik, suara lebih mahal daripada ilmu, kursi kekuasaan lebih bernilai daripada papan tulis.
Bukankah ini sebuah paradoks yang menyakitkan? Guru yang mendidik anak-anak bangsa, dosen yang melahirkan ilmuwan, pemikir, dan profesional masa depan, justru hidup dalam keterbatasan. Sementara mereka yang duduk di kursi empuk Senayan, yang seharusnya menjadi “wakil rakyat”, justru semakin jauh dari denyut nadi penderitaan rakyat.
Kesenjangan ini bukan sekadar soal angka. Ia adalah simbol betapa pendidikan masih dipandang sebelah mata dalam kebijakan negara. Padahal, tidak ada kemajuan bangsa tanpa guru yang dihargai, tidak ada masa depan cerah tanpa dosen yang sejahtera. Kita sering memuja jargon “SDM unggul untuk Indonesia maju”, tetapi bagaimana mungkin SDM unggul lahir dari tenaga pendidik yang dipaksa bekerja dalam kondisi serba terbatas?
Jargon Kampanye
Kepahitan ini tidak lahir begitu saja. Ia adalah buah dari politik yang menempatkan pendidikan hanya sebagai jargon kampanye, bukan sebagai prioritas nyata. Anggaran 20 persen dari APBN untuk pendidikan sering kali habis dalam birokrasi dan proyek, bukan untuk menyejahterakan para pendidik. Ditambah lagi, sebagian besar anggaran juga tersedot untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang nilainya ratusan triliun.
Program ini mungkin penting untuk citra politik, tetapi ironisnya justru mempersempit ruang potensi untuk menaikkan gaji guru dan dosen. Akibatnya, guru tetap hidup dalam ketidakpastian, dosen berjuang dengan idealisme kosong, sementara para wakil rakyat sibuk menambah daftar tunjangan dan fasilitasnya.
Pertanyaan untuk Bangsa
Apakah kita rela masa depan bangsa dikorbankan demi perut segelintir elit politik? Apakah mendidik jutaan anak bangsa setiap hari lebih ringan daripada hadir setengah hati di ruang sidang? Jika negara benar-benar ingin maju, maka kesejahteraan guru dan dosen harus ditempatkan jauh di atas kemewahan DPR.
Padahal sejarah telah membuktikan, bangsa yang besar bukanlah bangsa dengan parlemen termewah, melainkan bangsa yang pendidiknya dihormati dan diberi martabat. Selama jurang ini dibiarkan, demokrasi hanya akan menjadi panggung sandiwara. Rakyat diminta bertepuk tangan, sementara aktornya sibuk mempertebal kantong pribadi.
Kita seharusnya marah. Marah karena keadilan sosial yang dijanjikan konstitusi hanya menjadi slogan kosong. Marah karena guru dan dosen diperlakukan sebagai profesi kelas dua. Marah karena negara lebih sibuk memanjakan elit politik daripada memastikan para pendidik hidup dengan bermartabat. Kesejahteraan guru dan dosen bukanlah sekadar isu ekonomi, tetapi isu martabat bangsa. Bangsa yang menghargai pendidiknya akan dihargai dunia, sebaliknya bangsa yang mengabaikan mereka akan terjebak dalam lingkaran kebodohan dan ketergantungan. (*)