SIDOARJO (global-news.co.id) — Di tengah arus kemajuan zaman, Kabupaten Sidoarjo melangkah maju dengan mengoptimalkan layanan digitalisasi pembayaran.
“Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata Subandi, Bupati Sidoarjo pada acara High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD) dan Sosialisasi Literasi Keuangan Kabupaten Sidoarjo, Rabu (13/8/2025).
Dengan digitalisasi pembayaran, Subandi berharap mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menekan kebocoran anggaran.
“Mulai dari pajak daerah, retribusi, hingga layanan kesehatan, semua harus diarahkan ke sistem non-tunai. Dengan begitu, layanan publik lebih cepat, aman, dan risiko kebocoran anggaran bisa ditekan,” tegas Subandi.
Dijelaskan, digitalisasi pembayaran dengan pemanfaatan transaksi non-tunai, khususnya QRIS, diharapkan diterapkan di seluruh lini pemerintahan.
Termasuk kepala desa dan kepala puskesmas untuk rutin melakukan sosialisasi sistem pembayaran non-tunai untuk membentuk budaya transaksi digital di tengah
Dalam acara itu, disebutkan data Bank Indonesia untuk Indeks Elektronifikasi Transaksi Daerah (ETPD) menunjukkan peningkatan, dari 98,3% pada tahun 2023 menjadi 99,3% pada tahun 2024 secara transparan. (antok).