SURABAYA (global-news.co.id) – Komisi A DPRD Kota Surabaya menyarankan, pelayanan masyarakat hingga level RT sebaiknya dengan sistem jemput bola.
“Ketua RT harus lebih peka mana saja warganya yang belum memiliki KTP didatangi dan dibantu untuk buat data kependudukan seperti KTP,” ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna di Surabaya, Sabtu (17/6/2023).
Ayu menjelaskan, Ketua RT harus mendata warganya dengan baik dan benar, baik data kelahiran, pendidikan, kesehatan, dan data kemiskinan, itu harus jelas.
Saat ini, kata anggota Fraksi Golkar Surabaya ini, kinerja camat dan lurah yang membawahi RW dan RT memang ada yang belum maksimal, tapi juga sudah banyak berkinerja maksimal sesuai arahan Walikota Eri Cahyadi.
“Kita tidak menjustifikasi mana saja camat dan lurah, RW dan RT yang tidak maksimal kinerjanya. Namun, faktanya di lapangan masih saja ada kejadian problem administrasi kependudukan di Surabaya,” tutur Bunda Ayu sapaan Pertiwi Ayu Krishna.
Ia mengatakan, jargon layanan masyarakat seringkali digaungkan Walikota Eri Cahyadi, artinya jangan sampai pelayanan masyarakat sampai tidak dilayani dengan baik.
“ Nggak mungkinlah seorang Walikota memiliki program yang tidak baik untuk warganya, betul ‘kan. Tinggal bagaimana pelaksanaan di bawahnya, seperti camat, lurah, RW, dan Ketua RT-nya,” ujar Bunda Ayu. (pur)