SURABAYA (Global-News.co.id) – DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) memperkuat upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pasalnya, meningkatnya jumlah titik panas serta kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang menelan korban jiwa semakin mengkhawatirkan sehingga harus ditangani secara maksimal.
Berdasarkan pemantauan BMKG pada Jumat, 16 Oktober 2026, jumlah titik panas di Jawa Timur mencapai 634 titik. Sementara itu, kebakaran di kawasan TNBTS, Kabupaten Probolinggo, dilaporkan menewaskan empat orang dan menyebabkan dua orang lainnya mengalami luka bakar berat.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Eddy Paripurna, menilai peningkatan titik panas tersebut harus direspons dengan langkah konkret, terutama melalui penguatan deteksi dini dan pencegahan di wilayah rawan.
“Langkah pencegahan dan deteksi dini perlu diperkuat agar potensi kebakaran dapat segera diketahui dan ditangani sebelum meluas,” katanya dikutip Rabu, 21 Oktober 2026.
Data BMKG Jawa Timur menunjukkan titik panas meningkat dari 438 menjadi 634 titik atau sekitar 44,7 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 518 titik masuk kategori kepercayaan sedang, 53 titik kategori tinggi, dan 63 titik kategori rendah.
Bondowoso menjadi daerah dengan titik panas terbanyak, yakni 153 titik. Berikutnya Probolinggo dengan 123 titik, Mojokerto 84 titik, Jember 62 titik, dan Lumajang 32 titik. Lima daerah tersebut menyumbang 454 titik atau sekitar 71,6 persen dari total deteksi.
Eddy meminta Pemprov Jatim memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten, BPBD, Dinas Kehutanan, BMKG, serta pengelola kawasan hutan. Verifikasi lapangan dinilai penting untuk memastikan kondisi sebenarnya sekaligus menentukan prioritas penanganan.
Menurut legislator dari daerah pemilihan Pasuruan-Probolinggo tersebut, titik panas tidak selalu menandakan terjadinya kebakaran aktif. Karena itu, pemeriksaan langsung harus menjadi dasar penentuan patroli, pengerahan personel, hingga kebutuhan pemadaman di masing-masing wilayah.
“Selain deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan juga perlu dipastikan, termasuk alat pelindung diri, kendaraan operasional, sarana komunikasi, sumber air, serta dukungan logistik bagi petugas di wilayah rawan kebakaran,” katanya.
Selain kesiapan teknis, Eddy menekankan pentingnya pengawasan penggunaan anggaran penanggulangan karhutla. Anggaran harus diarahkan untuk menunjang kebutuhan di lapangan, mulai dari patroli, pengadaan peralatan, dan pelatihan personel hingga pelibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. (*/fan)