SURABAYA (Global-News.co.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mengukuhkan Shodiqin sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Gedung Negara Grahadi, Jumat (29/5/2026).
Momentum ini menjadi penguatan komitmen Pemprov Jatim dalam mendukung program pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, hingga percepatan penurunan stunting di Jawa Timur.
Usai dikukuhkan, Shodiqin mengucap syukur atas amanah yang diberikan dan siap menjalankan berbagai program strategis bersama seluruh jajaran BKKBN Jatim.
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menegaskan program keluarga berencana (KB) tidak lagi dipahami sebagai pembatas jumlah anak, melainkan pengaturan jarak kelahiran demi menjaga kualitas kesehatan ibu dan anak.
Menurut Shodiqin, arahan tersebut sangat penting karena pengaturan jarak kelahiran berkaitan erat dengan upaya menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yang di sejumlah daerah masih cukup tinggi.
“KB itu bukan membatasi jumlah anak, tetapi mengatur jarak kelahiran. Dengan pengaturan jarak kelahiran yang baik, maka risiko AKI dan AKB bisa ditekan,” katanya.
Mantan Kaper Kemendukbangga/BKKBN Sulawesi Selatan ini menambahkan, BKKBN kini memiliki tugas yang jauh lebih luas, tidak hanya menangani program keluarga berencana, tetapi juga persoalan kependudukan, pembangunan keluarga, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan berbagai instansi pemerintah maupun lembaga sosial kemasyarakatan di Jawa Timur.
Sebagai langkah awal setelah pengukuhan, Shodiqin bersama jajaran Kemendukbangga/BKKBN Jatim akan melakukan roadshow dan koordinasi dengan dinas-dinas terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami akan melakukan roadshow kepada dinas-dinas terkait, baik vertikal maupun pemerintah provinsi serta kabupaten/kota agar program-program yang sudah berjalan bisa semakin diperkuat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Shodiqin juga memaparkan capaian indikator kependudukan Jawa Timur yang dinilai cukup baik di tingkat nasional. Salah satunya adalah Total Fertility Rate (TFR) –rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan– yang kini berada di angka 1,9.
Angka tersebut bahkan berada di bawah target nasional sebesar 2,1. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya menjaga stabilitas angka tersebut agar tidak mengalami kenaikan maupun penurunan signifikan.
Capaian penurunan stunting di Jatim yang kini di angka 14,7% juga mendapat perhatian serius. Menurut Shodiqin, capaian tersebut harus terus dijaga melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat.
“Ini menjadi PR kami agar stunting di Jawa Timur tetap rendah dan bisa terus diturunkan. Jangan sampai angkanya naik lagi,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan tingginya angka pernikahan dini di sejumlah wilayah Jatim yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.
Berdasarkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga, angka pendewasaan usia perkawinan dan usia awal kawin di beberapa daerah masih cukup tinggi. Faktor budaya dan tradisi masyarakat disebut menjadi salah satu penyebab utama. “Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujarnya.
Untuk menekan angka pernikahan dini, Kemendukbangga/BKKBN Jatim akan memperkuat sinergi dengan Dinas Pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga pondok pesantren guna memberikan edukasi terkait pentingnya pendewasaan usia perkawinan.
Shodiqin optimistis Jawa Timur mampu menjadi salah satu provinsi penyangga utama program pembangunan nasional di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga. Karena itu, ia berharap dukungan penuh dari seluruh kepala daerah di Jawa Timur.
“Kami berharap dukungan dan komitmen dari seluruh pimpinan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar target-target nasional di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga dapat tercapai di Jawa Timur,” pungkasnya.(ret)