SURABAYA (Global-News.co.id) – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim) meminta Pemerintah Provinsi memastikan kondisi jalan provinsi dalam keadaan mantap dan laik fungsi menjelang arus mudik Lebaran Idul Fitri 1447 H/2026. Sebelumnya Komisi D DPRD Jatim juga melakukan pemantauan kesiapan layanan angkutan darat mudik Lebaran Idul Fitri 1447 H di Terminal Tipe B Mojokerto. Terminal ini berada di bawah kewenangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (P3 LLAJ) Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim.
Dalam rapat dengan jajaran Dishub Jatim di Terminal Tipe B Mojokerto, Senin (2/3/2026), Komisi D DPRD Jatim fokus memantau kesiapan sistem pengawasan, koordinasi lintas instansi, serta langkah-langkah mitigasi guna memastikan perjalanan pemudik berlangsung aman dan lancar.
Di tempat terpisah, anggota Komisi D DPRD Jatim, Diana Sasa, mengatakan, bahwa evaluasi arus mudik tahun sebelumnya harus menjadi dasar penyusunan langkah antisipatif tahun ini, terutama untuk menghindari kepadatan ekstrem dan peningkatan angka kecelakaan di jalur arteri maupun ruas jalan provinsi.
“Pengalaman tahun lalu menunjukkan masih terjadi antrean panjang di sejumlah jalur strategis, disertai peningkatan kecelakaan akibat faktor kelelahan pengendara dan kondisi jalan yang belum optimal. Tahun ini harus ada perbaikan yang lebih terukur,” kata Diana Sasa di Surabaya, Kamis (5/3/2026).
Diana menjelaskan, pola kepadatan arus mudik pada dasarnya dapat dipetakan setiap tahun, sehingga penanganan seharusnya tidak lagi bersifat reaktif. Politisi asal Fraksi PDI Perjuangan ini menilai peningkatan kualitas infrastruktur jalan menjadi aspek krusial. Sebab, sejumlah ruas jalan provinsi, kata dia, masih ditemukan berlubang, bergelombang, serta tergenang akibat intensitas hujan yang tinggi.
Kondisi tersebut dinilai berisiko, khususnya bagi pengendara sepeda motor yang selama ini mendominasi arus mudik di wilayah Jawa Timur. Diana Sasa menyatakan pihaknya akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap mitra kerja, antara lain Dinas PU Bina Marga Jawa Timur, Dinas Perhubungan Jawa Timur, dan Dinas PU Sumber Daya Air Jawa Timur.
Dia menegaskan Dinas PU Bina Marga perlu memastikan seluruh ruas jalan provinsi dan jembatan dalam kondisi laik sebelum puncak arus mudik. Sementara Dinas Perhubungan diharapkan menyiapkan rekayasa lalu lintas berbasis data evaluasi tahun sebelumnya, termasuk pengaturan kendaraan berat serta optimalisasi jalur alternatif.
Sedang Dinas PU Sumber Daya Air diminta memastikan sistem drainase berfungsi dengan baik guna mencegah genangan yang dapat membahayakan pengguna jalan. “Musim hujan mempercepat kerusakan jalan dan memicu genangan. Karena itu, kesiapan fisik infrastruktur harus benar-benar dipastikan, tidak cukup hanya dengan imbauan,” katanya.
Selain perbaikan fisik, ia juga mendorong keterbukaan informasi terkait titik rawan kemacetan dan kecelakaan agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan secara lebih aman dan efektif.
Dia juga mengatakan bahwa arus mudik merupakan momentum tahunan yang menyangkut keselamatan jutaan warga, sehingga diperlukan koordinasi lintas sektor dan langkah antisipatif yang komprehensif. “Lebaran harus menjadi momen kebahagiaan bagi masyarakat. Persiapan yang matang menjadi kunci agar perjalanan mudik berlangsung aman dan lancar,”katanya.
Sebelumnya, setelah melakukan pemantauan dalam rapat di Terminal Mojokerto, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Khusnul Arif, mengatakan, pengelolaan arus mudik tidak dapat dilakukan secara parsial. Ia meminta Dishub memperkuat koordinasi teknis dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun pemerintah pusat.
“Kami minta Dishub melakukan koordinasi teknis dengan semua stakeholder, semua pihak. Jadi tidak hanya melibatkan jajaran lintas vertikal provinsi dengan provinsi, tapi juga provinsi dengan kabupaten/kota. Kemudian pemerintah pusat. Untuk memastikan perjalanan mudik dan balik nanti betul-betul bisa optimal,” katanya.
Menurut dia, lonjakan mobilitas saat Lebaran menuntut kerja terpadu agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun celah pengawasan di lapangan. Dalam rapat tersebut, Komisi D juga menyoroti pentingnya penambahan titik rampcheck atau pemeriksaan kelaikan armada angkutan umum. Pengawasan, kata Khusnul, harus diperluas dan dilakukan secara kolaboratif.
“Umumnya ada rampcheck. Kita sampaikan ada penambahan titik untuk rampcheck, kemudian dibagi secara parsial, tidak hanya Dishub provinsi melakukan sendiri, kabupaten melakukan sendiri. Semua pihak melakukan sehingga semakin banyak,” ujarnya.
Selain pemeriksaan teknis kendaraan, ia menyebut Dishub juga menyiapkan tes kesehatan bagi pengemudi di sejumlah titik strategis sebagai langkah pencegahan risiko kecelakaan. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya antisipatif dan mitigatif yang harus dilakukan sejak awal, bukan setelah terjadi insiden.
“Pembahasan juga mencakup kesiapan posko pelayanan, rest area, titik wisata, hingga kawasan rawan kemacetan. Semua titik tersebut, harus masuk dalam peta mitigasi Dishub Jatim. Jadi ada langkah-langkah antisipatif dan mitigatif mulai dari kesiapan posko, rest area, kemudian titik-titik wisata maupun rawan kemacetan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pendekatan preventif menjadi kunci agar arus mudik dan arus balik dapat berjalan optimal tanpa gangguan berarti. Kunjungan kerja kali ini berlangsung dalam bentuk rapat koordinasi di dalam kantor terminal, sehingga belum dilakukan peninjauan lapangan secara menyeluruh.
Sebagai pelengkap pembahasan, Khusnul juga menyinggung masukan masyarakat terkait kondisi jalan berlubang di sejumlah titik, termasuk ruas Jombang–Mojokerto. Meski perbaikan telah dilakukan, masih terdapat catatan teknis terkait hasil tambalan yang dinilai tidak rata.
“Sudah tertangani, cuman masukan dari banyak masyarakat, termasuk tadi juga disampaikan oleh Dishub, itu tambalannya lebih tinggi dari badan jalan. Sehingga ketika motor lewat situ ya terlalu montang-manting kalau agak ngebut,” katanya.
Komisi D memastikan akan menindaklanjuti catatan tersebut melalui komunikasi dengan instansi teknis terkait agar aspek keselamatan pengguna jalan tetap terjaga menjelang puncak arus mudik Lebaran 2026. */fan