YOGYAKARTA (global-news.co.id) – Di tengah ketidakpastian global,
pertumbuhan ekonomi hingga triwulan II 2024 tetap terjaga baik di level 4,7% – 5,5%, inflasi tercatat dalam sasaran 2,5% plus minus 1%.
Capaian ini sejalan dengan langkah Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan.
“Dengan ketahanan sistem keuangan yang terjaga ini berdampak pada tingginya pertumbuhan kredit, dan imbas positifnya pembiayaan inklusif ikut tumbuh,” kata Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Nugroho Joko Prastowo saat kegiatan Capacity Building dan Media Gathering di Yogyakarta, Jumat (26/7/2024) malam.
Data Bank Indonesia menunjukkan, hingga Juni 2024, tercatat pertumbuhan penyaluran kredit secara nasional mencapai 12,3%, melebihi target BI tahun 2024 sebesar 10-12%. Sementara di tahun 2025 target penyaluran kredit nasional diperkirakan akan semakin naik di level 11-13%.
Nugroho Joko Prastowo mengungkapkan bahwa kebijakan makroprudensial dirancang tidak hanya untuk memberikan kemanfaatan di pusat tetapi juga untuk daerah.
“Walaupun kebijakan ini ditujukan untuk bank yang sebagian besar berkantor pusat di Jakarta, tetapi penyaluran kredit bank tersebut juga ada di daerah. Sehingga semangat dari bank yang memperoleh insentif tadi manfaatnya juga akan dirasakan oleh daerah,” ungkapnya.
Selain itu, berbagai proyek yang dikerjakan juga banyak yang ada di daerah, seperti proyek pertambangan dan hilirisasi. Misal hilirisasi smelter yang ada di Gresik Jawa Timur. “Itu semua mendapatkan insentif. Rembesan kebijakan ini manfaatnya juga akan dirasakan daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut Nugroho mengungkapkan sejumlah kebijakan makroprudensial yang telah dilaksanakan di antaranya adalah Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang ditujukan untuk mengoptimalkan ruang likuiditas perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan kredit dengan tetap menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK).
Manfaat penerapan KLM ini salah satunya dengan mendapatkan likuiditas melalui penurunan dari Giro Wajib Minimum (GWM) maksimal sebesar 4%. Saat ini, lanjutnya, rasio GWM mencapai 9% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan adanya penurunan sebesar 4%, maka kewajiban bank untuk menyetorkan GWM ke BI hanya sekitar 5%.
“Tambahan likuiditas ini akan menambahkan amunisi bagi bank yang menyalurkan kredit sehingga bank tidak perlu berkompetisi mendapatkan tambahan dana dari pihak ketiga karena ada tambahan dari bank Indonesia,” ungkapnya.
Data BI menunjukkan, penguatan KLM telah menambah likuiditas perbankan hingga sebesar Rp 256 triliun pada saat penerapan awal dan diperkirakan menjadi Rp 280 triliun pada akhir tahun.
Kemudian juga bagi ekonominya, dengan adanya kebijakan ini akan akan mampu mempertahankan penyaluran kredit yang tinggi. Langkah ini penting dilakukan karena saat ini ada banyak tantangan, baik dari global yang berimbas pada kondisi Indonesia, mulai dari tingginya inflasi hingga kenaikan suku bunga acuan sehingga hal ini mengurangi semangat penyaluran kredit dan permintaan kredit.
Selain KLM, juga ada kebijakan pelonggaran Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) perbankan yang mulai diberlakukan BI pada 1 Agustus 2024 untuk memperkuat pengelolaan pendanaan perbankan Indonesia di luar negeri.
Ada dua langkah yang akan dilakukan. Pertama dengan memperluas cakupan pinjaman luar negeri yang masuk ke dalam kewajiban luar negeri jangka pendek terhadap rasio permodalan perbankan yang akan disesuaikan dengan asesmen dan rendahnya risiko.
Langkah kedua dengan tidak memasukkan produk derivatif, yakni turunan dari transaksi atau repo instrumen yang diterbitkan pemerintah atau BI pada rasio aset yang dimiliki, termasuk Utang luar Negeri (ULN) jangka pendek. Kebijakan ini, menurutnya, akan meringankan rasio penyaluran kredit perbankan di luar negeri.
Dibuka Kepala BI Jatim
Untuk diketahui Bank Indonesia Provinsi Jatim mengadakan acara Capacity Building & Media Gathering di Yogyakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kerjasama dengan media. Acara ini berlangsung di Hotel Alana Yogyakarta mulai Jumat hingga Minggu dan dihadiri oleh kalangan jurnalis Jatim dan perwakilan dari Bank Indonesia.
Dalam sambutannya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Erwin Gunawan Hutapea menegaskan peran media sangat membantu dalam menyosialisasikan kebijakan Bank Indonesia. Media ikut membantu memberi literasi terkait kebijakan ekonomi dan moneter kepada masyarakat.
Erwin Gunawan Hutapea juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga keuangan dan media untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. “Kolaborasi semacam ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Bank Indonesia dan media, serta meningkatkan pemahaman tentang kebijakan moneter dan ekonomi,” katanya.
Erwin Gunawan Hutapea berharap para peserta bisa mengikuti materi yang diberikan selama kegiatan berlangsung.
Kegiatan yang digelar dalam bentuk workshop dan kunjungan ke tempat wisata di Yogyakarta ini diikuti sekitar 76 peserta yang berasal dari media cetak, televisi, radio, dan online se-Jawa Timur. (tis)