SURABAYA (global-news.co.id)— Dewan berharap agar dana tanggap darurat untuk wabah COVID-19 yang sudah terkumpul Rp 2,384 triliun untuk diirit atau tidak digelontor di depan. Mengingat data dari BIN, diperkirakan wabah ini baru akan mencapai puncaknya pada Juni 2020.
Ketua FPDIP Jatim Sri Untari B menegaskan jika pihaknya minta anggaran bencana COVID-19 agar diirit. Mengingat setiap kab/kota di Jatim juga sudah mengalokasikan anggarannya untuk dampak ekonomi dari wabah tersebut. Apalagi perkiraan BIN jika wabah tersebut mengalami puncaknya Juni 2020.
“Kita berharap anggaran untuk dampak ekonomi wabah COVID-19 tidak digelontorkan di awal-awal. Meski kita berdoa kalau bisa wabah ini cepat selesai. Karena masih ada dua bulan ke depan, kita bisa menjaga ekonomi masyarakat Jatim,” papar perempuan berjilbab yang digadang-gadang maju Walikota Malang, Selasa (14/4/2020).
Ditambahkannya jika pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggarannya untuk membantu ekonomi rakyat akibat wabah COVID-19 sebesar Rp, 402 triliun untuk 33 provinsi se-Indonesia. Begitupula dengan tiap-tiap kabupaten/kota di Jatim. “Karena itu anggaran yang ada di Jatim hanya bersifat menambah bagi kabupaten/kota yang kurang,”lanjut Untari yang juga Anggota Komisi E DPRD Jatim ini.
Apalagi, lanjutnya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memiliki grup WA dengan seluruh kepala daerah di Jatim. Artinya hal ini bisa dibuat ajang komunikasi terkait ODP (Orang Dalam Pantauan) PDP (Pasien Dalam Pengawasan), termasuk dampak ekonomi rakyat di masing-masing daerah. “Semoga tidak ada dobel anggaran,”papar Sri Untari ini. ani, cty