Global-News.co.id
Ekonomi Bisnis Utama

Pemprov Jatim Bersama BI dan OJK Jaga Stabilitas Bahan Pokok Hadapi Nataru

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono memberikan penjelasan usai High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di The Trans Luxury Hotel Surabaya, Rabu (18/11/2026).

SURABAYA (Global-News.co.id) – Pemprov Jatim bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat sinergi lintas sektor guna memastikan ketersediaan bahan pokok, menjaga stabilitas harga, serta menjamin kelancaran layanan keuangan menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di The Trans Luxury Hotel Surabaya, Rabu (18/11/2026). Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin High Level Meeting (HLM) tersebut.

Forum tersebut dilaksanakan guna memperkuat sinergi pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi, dan perluasan akses keuangan sebagai fondasi peningkatan produktivitas sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, mengatakan terdapat sejumlah agenda strategis yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Salah satu prioritasnya adalah memastikan ketersediaan dan kesiapan pasokan, kelancaran distribusi bahan pokok menjelang Nataru.

Berdasarkan pemaparan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Bulog hingga Pertamina, ketersediaan stok kebutuhan pokok di Jawa Timur dipastikan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode libur akhir tahun.

Selain memastikan kecukupan pasokan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap stabilitas harga agar tetap terkendali dan terjangkau oleh masyarakat. “Seluruh kebutuhan dipastikan stoknya cukup, harga bisa terkendali dan terjangkau. Yang paling penting, distribusinya juga akan dikawal supaya semua bisa berjalan dengan baik,” ungkap Adhy.

Ia menambahkan, koordinasi dan komunikasi lintas sektor akan terus diperkuat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Apabila ditemukan kendala terkait distribusi maupun ketersediaan bahan pokok, seluruh pihak diharapkan segera berkoordinasi untuk mencari solusi bersama.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menegaskan bahwa TPID, TP2DD, dan TPAKD memiliki mandat berbeda, tetapi mengusung visi yang sama, yakni mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

Menurutnya, sinergi ketiga tim tersebut perlu terus diperkuat karena masing-masing memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah. TPID berperan menjaga stabilitas harga sebagai fondasi penting pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, TP2DD mendorong efisiensi melalui penguatan ekosistem digitalisasi, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun masyarakat.

Adapun TPAKD berfokus memperluas akses keuangan daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha yang memperoleh kesempatan mengakses layanan keuangan.

“Melalui stabilitas, digitalisasi yang semakin kuat, serta akses keuangan yang terus meningkat, tujuan akhirnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Ibrahim.

Ia berharap kolaborasi ketiga tim tersebut semakin solid sehingga mampu mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Ibrahim juga mengapresiasi dukungan media dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran, memastikan sektor jasa keuangan di Jawa Timur tetap resilien dan siap melayani kebutuhan masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru.

Ia menyampaikan, OJK bersama TPAKD berkomitmen menjaga ketahanan sektor jasa keuangan sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap berbagai layanan keuangan.
Menurut Horas, jika TPID berfokus pada kelancaran distribusi barang dan jasa serta stabilisasi harga, sektor jasa keuangan berperan memastikan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pembiayaan maupun tabungan tetap terpenuhi.

“Kami dari sektor keuangan menjamin kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan baik. Akses terhadap sistem pembiayaan maupun layanan tabungan selama periode libur Nataru hingga berakhirnya masa liburan akan tetap dilayani dengan baik oleh sektor jasa keuangan di Provinsi Jawa Timur,” ujar Horas.

Ia menegaskan, kesiapan sektor jasa keuangan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat selama perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Melalui penguatan sinergi TPID, TP2DD, dan TPAKD, Pemprov Jatim bersama BI dan OJK berharap stabilitas ekonomi, percepatan digitalisasi, serta perluasan akses keuangan dapat berjalan beriringan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang inklusif dan berkelanjutan.
Tiga Agenda

Saat memimpin High Level Meeting (HLM), Gubernur Khofifah mengatakan, ketiga agenda yakni pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi dan perluasan akses keuangan saling berkaitan dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, serta membuka peluang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas.

“Pengendalian inflasi menjaga daya beli masyarakat. Digitalisasi memperkuat efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Sementara akses keuangan yang inklusif membuka peluang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas. Karena itu, ketiganya harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi tekanan harga menjelang Nataru, Khofifah mengingatkan tiga komoditas yang perlu diwaspadai berdasarkan histori inflasi 2023-2025, yakni cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras.

Pemprov Jatim bersama pemerintah kabupaten/kota memperkuat strategi 4K, meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif yang disinergikan dengan program prioritas Nawa Bhakti Satya. (tis)

baca juga :

Geopark Ijen Resmi Diusulkan Masuk Jaringan Geopark Unesco

Redaksi Global News

Pamekasan Masuk Final Lima Cabang Lomba MTQ XXIX Jatim

gas

Kuartal I, BUMN Sudah Setor Rp 86,85 Triliun ke Negara