SURABAYA (Global-News.co.id) – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi strategis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Salah satunya soal perluasan jangkauan layanan empat koridor baru untuk transportasi publik Trans Jatim di tahun 2027. Tujuannya, agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat di lebih banyak daerah.
Anggota Banggar DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, Senin (9/11/2026), mengatakan, pengembangan Trans Jatim perlu menjadi prioritas pemerintah provinsi. Terlebih, layanan transportasi tersebut menunjukkan tingkat penggunaan yang cukup tinggi dan mendapat respons positif dari masyarakat.
Saat ini, Trans Jatim melayani sekitar 20 ribu penumpang setiap hari atau setara lima juta penumpang per tahun. Tingginya kebutuhan masyarakat juga terlihat pada sejumlah koridor yang sudah beroperasi.
Koridor IV Lamongan–Gresik, misalnya, mencatat tingkat okupansi mencapai 112 persen pada Januari 2026. Angka tersebut bahkan telah melampaui kapasitas layanan yang tersedia. Sementara itu, Koridor Malang Raya melayani sekitar 80 ribu penumpang setiap bulan.
Menurut Lilik, capaian tersebut menjadi indikator bahwa transportasi publik berbasis bus masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan di Jawa Timur. Namun, jangkauan layanan saat ini masih terkonsentrasi di kawasan Gerbangkertosusila dan Malang Raya.
Hal itu terlihat dari alokasi anggaran Trans Jatim yang mencapai Rp283 miliar atau sekitar 51,3 persen dari total pagu Dinas Perhubungan. Meski anggarannya cukup besar, persebaran layanan dinilai masih perlu diperluas agar konektivitas antardaerah semakin merata.
“Sejalan dengan kesepakatan bersama TAPD, Badan Anggaran sangat berharap gubernur segera dapat merealisasikan koridor baru tahun 2027 yang diprioritaskan untuk koridor Pasuruan, Jombang, Madiun, dan Pamekasan,” kata Lilik.
Ia menjelaskan, rencana penambahan tiga koridor baru yang sempat disiapkan pada 2026 belum bisa direalisasikan karena adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Karena itu, Banggar berharap rencana pengembangan tersebut dapat kembali diwujudkan pada 2027.
Untuk mendukung perluasan layanan, Banggar juga menekankan pentingnya komitmen pemerintah provinsi dalam memenuhi kewajiban penganggaran sektor transportasi. Salah satunya melalui alokasi anggaran paling sedikit 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). (*/fan)