Ketua DPD AREBI Jatim Budianto Yuwono (tiga dari kiri) berdialog dengan Ketua Umum DPP AREBI Clement Francis (tiga dari kanan) dan jajaran pengurus dari DPD Jatim dan DPP lainnya.
SURABAYA (global-news.co.id) –Rencana pemerintah menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam jual beli rumah disambut gembira AREBI (Asosiasi Real Estate Broker Indonesia). Organisasi profesi yang menaungi para broker properti di Indonesia itu menyebut jika kebijakan itu direalisasikan, bakal mampu menaikkan penjualan properti pada tahun ini, termasuk di Jatim.
“Regulasi pemerintah sangat berpengaruh terhadap bisnis properti. Jika kebijakan penghapusan BPHTP dan PPN dalam jual beli rumah diterapkan, saya optimistis mampu meningkatkan penjualan properti terutama di range harga di bawah Rp 2 miliar,” kata Ketua DPD AREBI Jatim Budiono Yuwono di sela Musda AREBI Jatim di Menara Mandiri Plaza di Tunjungan Plaza, Rabu (15/1/2025). Dalam Musda itu, Budiono terpilih menjadi Ketua DPD AREBI Jatim untuk periode 3 tahun mendatang.
Budiono menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menggulirkan program 3 juta rumah per tahun. Regulasi baru dan sederet insentif fiskal dari pemerintah ini diyakini membuat sektor properti akan cerah pada 2025 ini dan mampu bertumbuh lebih tinggi di tahun-tahun mendatang.
Wakil Ketua AREBI Jatim Daniel Lianto menambahkan penjualan properti pada 2024 cukup signifikan, bisa dilihat dari realisasi KPR yang ditangani pengembang dan mitra kerja, perbankan. Meski demikian banyak orang menunggu untuk membeli property tahun ini. Mereka wait and see kebijakan pemerintah. “Kalau kebijakan itu digedok, penjualan properti baik primary dan secondary bisa naik di atas 50% di Jatim. Harga di bawah Rp 2 miliar yang paling mendominasi,” katanya.
Untuk Surabaya, kawasan Surabaya Barat seperti kawasan sekitar Citraland dan Surabaya Timur seperti Rungkut dan sekitarnya masih menjadi primadona penjualan. “Dari 158 kantor anggota AREBI Jatim, mereka melaporkan kawasan Surabaya Barat dan Timur hingga kini masih mendominasi penjualan properti,” katanya.
Dijelaskan Daniel, AREBI membantu pengembang menjualkan produknya. Dari 158 kantor, mereka memiliki fokus penjualan sendiri-sendiri. Ada kantor yang fokus pada penjualan primary, atau secondary atau dua-duanya dengan range mayoritas di angka Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar. Namun ada juga kantor yang bermain property di atas puluhan miliar dan mereka punya pasar khusus.
Broker Tradisional
Ketua Umum DPP AREBI Clement Francis menjelaskan 1.400 kantor anggota AREBI secara nasional telah membantu pemerintah dalam menopang perekonomian. Mereka membantu penjualan properti produk pengembang di seluruh Indonesia. Hasilnya, pada 2024 ada institusi bank yang bisa merealisasikan KPR hingga Rp 36 triliun. Dia menyebut jika ada 10 bank, berarti ada Rp 360 triliun persetujuan realisasi KPR. “Itu belum yang bayar cash. Kami perkirakan angkanya bisa menembus Rp 500 triliun. Jumlah yang tak sedikit,” katanya.
Namun sayangnya, kontribusi yang diberikan AREBI ini belum mendapat perhatian pemerintah. Dia menilai peran pemerintah di asosiasi belum maksimal. Indikasinya, anggota AREBI terus dikejar-kejar pajak sementara broker tradisional yang tak membayar pajak belum tersentuh regulasi.
“Seharusnya ada regulasi yang jelas dari pemerintah. Jangan kesannya pemerintah mengincar anggota AREBI, tapi broker tradisional yang tak taat pajak malah bebas. Ada potensi kebocoran pajak, mereka para broker tradisional itu seharusnya diberi sanksi,” katanya.
Clement mengakui regulasi terkait hal ini belum jelas. Satpam, ibu rumah tangga bahkan bisa menjadi mediator dalam penjualan rumah. Sayangnya mereka kerap tak bayar pajak dari komisi yang didapat padahal nilainya besar, alias ada potensi pajak yang hilang. “Kami siap mendukung Indonesia maju, tapi kalau keberadaan asosiasi tidak dilihat, tak ada regulasi yang jelas ya gimana,” katanya. (tis)